Aceh Utara – Kesenjangan fasilitas pendidikan di Aceh Utara kembali memantik sorotan tajam publik. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, kucuran dana revitalisasi senilai miliaran untuk SMP Negeri 2 Nisam Antara menuai tanya. Pasalnya, sekolah tersebut diduga tidak terdampak banjir besar yang melanda wilayah itu pada 2025 lalu.
Sementara di belahan lain, tepatnya di Kecamatan Langkahan wilayah yang kerap menjadi langganan banjir terparah potret buram justru tersaji. Hingga saat ini, para siswa di sana masih harus berjibaku dengan keterbatasan, bahkan tak jarang belajar dengan posisi duduk di lantai karena minimnya ketersediaan kursi dan meja.
Perbedaan perlakuan ini memicu spekulasi di kalangan warga Seumirah. Sejumlah warga yang ditemui awak media di lapangan menyatakan keheranannya atas prioritas bantuan tersebut.
” Setahu kami Sekolah tidak terkena banjir saat 2025 kemarin, tapi soal mendapatkan dana revitalisasi kami tidak mengetahui hal tersebut,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Penjelasan Kepala Sekolah
Menanggapi rumor adanya “permainan” dalam alokasi proyek tersebut, Kepala Sekolah SMPN 2 Nisam Antara, Munawir, angkat bicara. Melalui pesan singkat, Minggu (7/6/2026), Munawir menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap kondisi bangunan yang memang sudah kritis.
Munawir mengungkapkan bahwa sekolah yang ia pimpin berdiri sejak 2008 dan belum pernah tersentuh rehabilitasi besar selama 18 tahun, namun soal anggaran Revitalisasi berapa nominalnya, iya tidak menyebutkan.
” Kondisi bangunan sudah masuk kategori rusak berat. Pondasi sudah retak, plafon mulai berjatuhan, dan atap bocor. Selain karena faktor usia, curah hujan yang tinggi dan aktivitas gempa bumi membuat struktur bangunan retak karena kondisi tanah yang labil,” jelas Munawir.
Ia pun menepis tudingan bahwa pihaknya menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai proyek fisik tersebut. Menurut Munawir, dana BOS yang diterima sekolah hanya dialokasikan untuk kegiatan non-fisik.
”Dana BOS kami tidak cukup untuk melakukan rehabilitasi bangunan. Kami sudah cek di sistem ARJAS, tidak ada kegiatan fisik yang dibiayai melalui dana BOS tahun 2025 maupun 2026,” tambahnya.
Ia menyatakan kesediaannya untuk memberikan klarifikasi lebih mendalam saat melakukan kunjungan ke Lhoksukon pada hari Selasa atau Rabu mendatang.
Tudingan Material Ilegal
Selain persoalan prioritas anggaran, proyek revitalisasi ini juga dibayangi dugaan penggunaan material ilegal. Saat dimintai konfirmasi mengenai asal-usul material timbunan dan pasir yang digunakan di lokasi pembangunan, Munawir tidak membantah bahwa ia mendapatkan material tersebut sebagaimana pihak lain pada umumnya mendapatkan pasokan.
Namun, ketika dikejar mengenai legalitas izin tambang dari penyedia material tersebut, Munawir belum memberikan jawaban tegas hingga naskah ini ditayangkan, Upaya konfirmasi mendalam pun menemui jalan buntu.
Munawir sempat mengajak tim media untuk bertemu langsung di Lhoksukon pada Selasa (9/6/2026). dari jam 10 pagi Namun, hingga pukul 17.00 WIB, sosok yang ditunggu belum menampakan dirinya, Upaya menghubungi melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp pun berakhir nihil pesan hanya terkirim tanpa balasan.
Sebagai penanggung jawab, Kepala Sekolah memegang otoritas tertinggi dalam Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Ketiadaan transparansi dalam proses pengadaan ini menempatkan integritas sekolah di bawah sorotan.
Dalam pelaksanaan, ditekankan pentingnya kolaborasi dan integritas agar prosesnya akuntabel dan tepat sasaran.
Fenomena ini menjadi catatan bagi para pemangku kebijakan di Aceh Utara terkait transparansi dan akuntabilitas distribusi bantuan pendidikan. Publik kini menanti langkah pengawasan dari dinas terkait, agar dana pendidikan benar-benar jatuh ke sekolah yang paling membutuhkan, bukan sekadar berdasarkan prioritas yang belum jelas landasan faktualnya.
