Ramza Harli: Pj Walikota Banda Aceh Jangan Rusak Tatanan Pemerintahan Jelang Pelantikan Walikota Baru
BANDA ACEH: Terkait dengan kisruhnya berbagai kritikan dari beberapa kalangan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kebijakan yang akan dilakukan oleh Pj. Walikota Banda Aceh yang ingin melakukan proses mutasi pejabat eselon 2 dilingkungan pemko Banda Aceh, ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli kembali mengkritik keras Pj walikota Banda Aceh Almuniza Kamal.
Menurut Ramza, Almuniza tidak merespon atas kritikannya pada minggu yang lalu. Malah sekarang Pj. Walikota sudah terlalu jauh mengobok-obok tatanan pemerintahan Kota Banda Aceh yang sudah ditata kembali dengan baik oleh Ade Surya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ramza meminta Almuniza agar mendengar berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan agar pemerintahan Kota Banda Aceh tetap baik-baik saja sambil menunggu pelantikan walikota baru.
Ramza yang juga sebagai ketua Banleg, minta agar Almuniza segera menghentikan proses mutasi pejabat eselon 2 dilingkungan pemko Banda Aceh.
Menurut Ramza, selaku Pj walikota Banda Aceh yang hanya menjabat sementara sambil menunggu pelantikan walikota terpilih hasil pilkada, Almuniza tidak mempunyai kepentingan apapun untuk merombak para kepala OPD tersebut.
“Apa urgensinya bagi Pj walikota untuk melakukan uji kopetensi JPT pratama terhadap 18 kadis tersebut. Saya heran kenapa dia lakukan ini, apa kepentingannya bagi kelancaran pemerintahan yang sedang dijalankannya yang hanya dua bulan lagi bila jadwal pelantikan walikota baru dilaksanakan pada bulan maret ini”, ungkapnya.
“Almuniza harus mendengar berbagai ktitikan dari warga kota dan akademisi yang heboh terhadap bocornya surat permohonan dari Pj. Walikota kepada kepala BKN untuk melakukanuji kompetensi JPT pratama terhadap 18 kepala OPD dilingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh”, lanjutnya lagi.
Ramza berharap jangan sampai Almuniza justru membuat tatanan pemerintahan Kota Banda Aceh yang sudah mulai ada perubahan sejak dijabat oleh Pj walikota sebelumnya, sejarang justru akan rusak semuanya.
“Apabila proses mutasi ini tetap dilaksanakan, saya rasa pasti ada maksud yang kurang baik dari Almuniza terhadap jalannya pemerintahan yang akan dipimpin oleh Illiza-Afdhal kedepan nanti. Kalau benar ini tujuannya berarti Almuniza sangat tidak beretika dan akan merusak reputasinya sebagai salah satu Kadis di tingkat Provinsi”,
“Untuk apa dia mengutak atik susunan para kepala OPD. Seharusnya serahkan saja wewenang tersebut kepada walikota terpilih, karena mereka nantinya yang akan menjalankan pemerintahan ini selama lima tahun lamanya untuk membangun kembali Kota Banda Aceh kedepan nanti”.
Ramza mensinyalir ada upaya untuk mempertahankan 18 kepala OPD. Modus yang dilakukan agar para kadis yang nantinya setelah dimutasi, otomatis status mereka semua sudah menjadi pejabat baru pada saat Illiza-Afdhal dilantik. Dengan demikian sesuai aturan para kadis tersebut tidak bisa diganti lagi oleh Illiza-Afdhal sebelum menjabat dua tahun lamanya.
“Kalau benar tujuannya seperti ini, sikap Almuniza sangat berbahaya. Ini pasti ada upaya untuk merusak tatanan pemerintahan yang akan dijalankan oleh Illiza-Afdhal nantinya. Saya heran kenapa dia tidak mau berkoordinasi sedikitpun dengan walikota terpilih dalam urusan ini”, imbuhnya.
“Bagaimana pemerintahan Illiza-Afdhal bisa berjalan dengan baik bila kadisnya bukanlah orang yang sejalan dengan walikotanya”, lanjutnya lagi.
Saran saya sebaiknya Almuniza fokus saja terhadap program pemerintah yang mendesak dalam mengatasi stunting dan mendukung program makan bergizi gratis yang akan dijalankan dalam bulan Januari ini.
“Saya belum pernah melihat dia peduli terhadap program makan bergizi gratis. Banyak sekali program yang mendesak terutama menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak, tapi saya heran kenapa dia lebih fokus masuk ke ranah politik. Saya tidak akan berhenti bersuara terus, bila Almuniza tidak merespon juga terhadap proses mutasi JPT ini, saya akan meminta pimpinan DPRK dan teman-teman fraksi lainnya untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket, tutup Ketua DPC Gerindra Kota Banda Aceh ini.[*]
