MEDAN | Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) ini adalah program yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan guna untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dari segi ekonomi. Jum”at 11-04-2025
Program yang disediakan oleh pemerintah ini memiliki tujuan yakni memastikan setiap masyarakat dapat berkesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus terbebani biaya.
Namun, dibalik niat dan tujuan baik dari pemerintah ini, terdapat isu yang beredar dugaan penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di berbagai Universtias di indonesia, penyalahgunaan dana ini bisa saja menghambat tujuan utama pemerintah karena dapat merugikan mereka yang benar-benar membutuhkan dana (KIP-K) tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun beberapa jenis bantuan yang disediakan oleh pemerintah dalam program KIP-K ini diantaranya, Bantuan biaya pendidikan yang disalurkan langsung oleh pemerintah di Universitas terkait, dan Bantuan Biaya Hidup yang dikelola dan dimanfaatkan secara utuh oleh mahasiswa penerima program KIP-K.
Namun pada kenyataanya, meskipun secara tegas undang-undang telah menegaskan bahwa uang Biaya Hidup KIP-K tidak dapat dipotong oleh pihak manapun dengan alasan apapun, Akan tetapi masih saja terdapat praktek penyalahgunaan Uang Biaya Hidup KIP-K ini, dengan alasan yang bebeda-beda.
Salah satu Universitas yang diduga melakukan penyalahgunaan Uang Biaya Hidup Mahasiswa Penerima KIP-K ini ialah, Universitas Budi Darma, Medan-Sumatera Utara.
Berdasarkan Laporan salah satu Mahasiswa Penerima Program KIP-K di Universiras Budi Darma melalui Chat WhatsApp, yang namanya di minta untuk tidak dipublikasikan di pemberitaan ini menyatakan bahwa, mereka para Mahasiswa penerima Program KIP-K di Universitas Budi Darma hanya mendapatkan bantuan biaya pendidikan (uang kuliah gratis) sedangkan uang biaya hidup yang masuk dalam akun rekening masing-masing mahasiswa penerima program KIP-K diwajibkan untuk melakukan penarikan secara keseluruhan (Rp 5.700.000) kemudian disetor dan/atau diserahkan ke universitas melalui dosen yang mengurus berkas pendaftaran akun KIP-K, salah satu nya melalui EN. M.Kom, salah seorang Dosen di Universitas Budi Darma.
Berdasarkan laporan tersebut. Adv. Ricky Cordias Gulo, S.H. “Ketua Umum DPW Ono Nias Indonesia Sumatera Utara” menyurati Rektor Universitas Budi Darma, Dr. Maringa Sianturi, S. E., M.kom.,Pada tanggal 19 Februari 2025 dengan berlandasakan pada laporan mahasiswa penerima KIP-K meminta tanggapan dan penjelasan tentang isu Pungli Uang Biaya Hidup KIP-K mahasiswa universitas Budi Darma tersebut.
Adapun isi pokok dalam surat kami tersebut ialah: “meminta bapak Rektor Universitas Budi darma untuk memberikan Klarifikasi kebenaran laporan Para Korban sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tersebut serta Memberikan penjelasan mengenai pengalokasian/penggunaan Uang Biaya Hidup Masing-masing Mahasiswa Penerima Program KIP Kuliah sebesar Rp 5.700.000 (lima juta tujuh juta rupiah) yang dipungut dari setiap mahasiswa penerima Program KIP Kuliah di Universitas Budi Darma oleh bapak EN, M.Kom dan beberapa Perantara Lainnya.”Harap Adv. Ricky Cordias Gulo, S.H.
Selanjutnya setelah dikirimkan surat tersebut, Adv. Ricky Cordias Gulo, S.H. melakukan konfimasi sekaligus pemberitahuan surat masuk kepada Rektor Universitas Budi Darma melalui Chat WhatsApp, Rektor Universitas Budi Darma tidak menjawab pertanyaan pokok sebagaimana isi dalam surat kami dan hanya memberitahukan bahwa akan terlambat untuk menjawab surat kami dikarenakan pihak terkait EN, lagi tugas diluar kota,
“Mohon maaf bila kami akan agak terlambat untuk memberikan tanggapan paparan kebijakan rektorat, berhubung yang bersangkutan masih melakukan kegiatan Tridarma perguruan tinggi di Nias selama 3 minggu, setelah ybs kembali ke kampus segera kami mintakan penjelasan atas informasi yg bpk sampaikan, tks ”Jawab Rektor Universitas Budi Darma Medan, Bapak Dr. MS,. S.E., M.kom., Melalui Whatsapp.
Namun yang anehnya, selang beberapa hari kemudian, tiba-tiba ada pihak yang diduga bagian dari Universitas Budi Darma memaksa beberapa mahasiswa melalui chat WhatsApp untuk meminta kepada Adv. Ricky Cordias Gulo, S.H. agar mencabut laporan/surat tersebut dari Universitas Budi Darma serta melakukan pengancaman dan/atau menakut-nakuti beberapa mahasiswa Penerima Program KIP-K bahwa akan dikeluarkan dari Universitas Budi Darma apabila tidak menarik kembali laporan tersebut.”tutur Adv. Ricky Cordias Gulo, S.H.” kepada media.
Ricky Cordias Gulo, S.H., berharap kesigapan pihak APH untuk melakukan penyelidikan terkait isu Penyelewengan Dana KIP-K ini.
“Kami berharap para APH terkait dalam pengawasan Program KIP-K ini dapat sesegera mungkin untuk menindaklanjuti dan sigap untuk memproses laporan penyelewengan dana KIP-K di Universitas Budi Darma Medan ini, supaya jangan sampai menjadi contoh terburuk untuk Universitas – Universitas lainnya dikemudian hari.
Dan kami juga berharap pihak Puslapdik Kemendikbudristek sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengawasan dana KIP-K beserta instansi APH lainnya seperti, Kejati Sumut, BPK dan KPK dapat memberikan perhatian khusus untuk menindak secara tegas Universitas beserta para oknum dosen yang diduga melakukan menyalahgunakan wewenang dalam melakukan tindakan penyelewenangan dana biaya hidup mahasiswa penerima KIP-K di Universitas Budi Darma – Medan ini”Tutup Ricky Cordias Gulo, S.H.
Perihal diatas, awak media sudah mencoba mengkonfirmasi kepada MS selaku Rektor dan EN selaku Dosen.
Namun, tanggapan dari Dosen hanya menjawab dengan mengatakan, akan mengatur jadwal untuk ketemu.
“Baik Pak, saya akan atur jadwal untuk ketemu ya Pak, tks, “Jawab MS selaku Dosen di Kampus Universitas Budi Darma Sumut melalui pesan/ Chet whatsapp kepada Media.
Sementara itu, EN yang sudah dua kali di mintai tanggapan nya oleh awak media perihal diatas melalui pesan/Chet whatsapp, sama sekali tidak pernah menanggapi hingga berita ini ditayangkan.
(H.N)
