ACEH | 2 Oktober 2025 – Kebijakan perbankan di Aceh yang hanya mengizinkan bank syariah semakin menuai kritik keras. Alih-alih menyejahterakan rakyat, aturan ini justru dianggap menjerat masyarakat kecil yang butuh modal.
Hendrika Saputra, Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Aceh Timur, menegaskan bahwa praktik perbankan syariah di Aceh terkesan hanya “berkedok syariah” tanpa benar-benar memberikan keadilan dan akses bagi rakyat.
“Kalau benar-benar syariah, rakyat jangan dipersulit. Faktanya, masyarakat susah mendapatkan pinjaman, sulit modal usaha, dan hanya segelintir pihak yang menikmati keuntungan. Jangan-jangan ini hanya permainan pejabat dan bank tertentu saja,” tegas Hendrika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menuding, kebijakan ini telah mematikan peluang rakyat kecil. Dengan minimnya bank di Aceh, seolah terjadi monopoli terselubung oleh bank-bank syariah. Sementara pejabat yang punya banyak uang tidak peduli dengan penderitaan rakyat yang terjepit.
“Pejabat itu sudah kenyang uang, mereka tidak peduli. Yang menderita adalah rakyat kecil, pedagang kecil, petani, nelayan yang butuh modal. Mereka hanya diberi satu pilihan bank, itupun penuh syarat, sulit, dan mencekik,” ujarnya lantang.
Hendrika menuntut agar seluruh bank nasional—baik konvensional maupun syariah—diizinkan hadir kembali di Aceh. Menurutnya, kehadiran banyak bank akan membuka warna baru dalam perputaran ekonomi dan memberi rakyat keleluasaan memilih layanan perbankan sesuai kebutuhan.
“Kenapa Aceh harus dibatasi? Ini bukan syariah, ini monopoli! Kalau Aceh memang masih bagian dari Indonesia, rakyat berhak dilayani oleh semua bank, bukan hanya bank tertentu saja. Jangan biarkan rakyat Aceh jadi korban atas nama syariah,” serunya.
Ia bahkan menyatakan, jika memang Aceh ingin memakai satu sistem perbankan saja, itu baru bisa dilakukan ketika Aceh sudah merdeka dan berdiri sendiri.
“Selama Aceh masih dalam bingkai NKRI, jangan paksa rakyat dengan bank syariah saja. Kami rakyat Aceh butuh banyak pilihan, butuh warna, butuh bank-bank nasional hadir kembali agar modal mudah diakses, perekonomian bergerak, dan rakyat tidak terus diperas atas nama syariah,” pungkas Hendrika dengan nada keras.
