Banda Aceh – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menurunkan tim untuk meninjau lokasi rencana pembangunan Terowongan Paro–Kulu–Geurutee di wilayah barat Aceh. Respon cepat ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Pemerintah Pusat untuk menghadirkan solusi infrastruktur yang lebih aman dan efisien bagi masyarakat pengguna jalan lintas barat-selatan Aceh.
Kunjungan tim Bappenas ke Geurutee di perbatasan Kabupaten Aceh Besar – Aceh Jaya yang berlangsung, Senin (20/10/2025), menjadi sinyal kuat kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap pembangunan infrastruktur strategis tersebut. Pemerintah berkomitmen melaksanakan pembangunan terowongan di Geurutee serta perbaikan geometrik ruas Paro dan Kulu secara paralel.
Dalam peninjauan tersebut, turut hadir Mustaqim selaku Ketua Tim 1 dan anggota dari Direktorat Kedeputian Bidang Infrastruktur dan Direktorat Pembangunan Indonesia Barat, Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro, ST, MT mewakili Kementerian Pekerjaan Umum bersama jajaran, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Ir. Mawardi, ST mewakili Pemerintah Aceh serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang diwakili Kadis PUPR Heri Etika, ST, M.Si dan tim.
Pertemuan di lapangan menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dan percepatan tahapan pembangunan, mulai dari identifikasi izin, pembebasan lahan, hingga penyusunan dokumen perencanaan. Semua pihak menyatakan komitmennya untuk bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Dinas PUPR Aceh, Ir. Mawardi, ST, menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Ketua Tim dari Bappenas dalam waktu dekat melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan lanjutan kajian teknis pembangunan terowongan dan perbaikan geometrik di Paro–Kulu. Selanjutnya, sekembali dari kunjungan ini, tim tersebut akan melakukan diskusi guna menyiapkan langkah-langkah percepatan pembangunan terowongan Geurutee.
Mawardi juga menyampaikan keprihatinan Gubernur terhadap tingginya angka kecelakaan di ruas Paro, Kulu dan Geurutee. Karena itu, pembangunan terowongan dinilai menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk alasan keselamatan, tetapi sesuai harapan Gubernur Aceh dalam mendukung pemerataan ekonomi serta konektivitas antarwilayah, sejalan dengan visi pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan terowongan, waktu tempuh antarwilayah akan berkurang signifikan, biaya logistik menurun, serta mobilitas barang dan jasa menjadi lebih efisien,” sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro, ST, MT, menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti tahapan teknis sesuai hasil koordinasi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
“Tentu kajian akan dilakukan untuk mendapat konstruksi yang ideal, berkualitas dan efisien, agar desain terowongan yang akan dibangun nantinya memenuhi standar keamanan tinggi sekaligus memberikan nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Heri.
Menurutnya, kehadiran terowongan akan mendampak ke waktu tempuh dari Banda Aceh ke Aceh Jaya. Segmen jalan Paro-Kulu dari yang dulunya bisa berjarak sepanjang 13 km lebih, nantinya bisa menjadi 6 km dan segmen Geurutee dari 8 km lebih akan menjadi 2,7 km.
Selain meninjau aspek teknis, tim Bappenas juga membahas skema pembiayaan proyek, yang akan segera dikonsultasikan dengan pimpinan di Jakarta. Sejumlah opsi tengah dipertimbangkan, seperti pembiayaan melalui pinjaman luar negeri, skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), maupun APBN murni.
{Red}
