ACEH UTARA | Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kondisi hunian tidak layak milik Razma, seorang warga di Gampong Beuringen, Kecamatan Meurah Mulia. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, saat meninjau lokasi tersebut pada Rabu (13/5/2026).
Langkah pemerintah daerah ini merupakan respons cepat setelah kondisi rumah Razma seorang janda yang hidup dalam keterbatasan menjadi sorotan di media sosial. Video yang memperlihatkan kondisi rumahnya yang nyaris roboh memicu empati luas dari masyarakat hingga menarik perhatian jajaran pimpinan daerah.
Berdasarkan pengamatan di lokasi, hunian milik Razma memang jauh dari kata layak. Dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu terlihat sudah mulai lapuk dimakan usia. Bagian atap yang berbahan daun rumbia pun dilaporkan telah bocor di banyak sisi, sehingga tidak lagi mampu melindungi penghuni dari air hujan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di rumah beralaskan tanah tersebut, Razma bertahan hidup bersama anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia mengandalkan penghasilan dari berjualan sapu lidi.
“Kami sudah melihat langsung kondisi rumah warga di Gampong Beuringen ini. Insya Allah, ke depan akan kami tindak lanjuti pembangunannya agar menjadi rumah layak huni,” ujar Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi oleh Tgk Erwin mewakili dari unsur Muspika Kecamatan Meurah Mulia.
Bupati Ismail menyampaikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat, terutama yang berada di pedalaman dan kurang mampu, merupakan sebuah amanah yang tidak boleh terabaikan. Ia juga meminta aparatur desa untuk lebih aktif melaporkan kondisi warga yang membutuhkan perhatian pemerintah agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran.
Di sisi lain, kunjungan ini juga mengungkap persoalan administratif di tingkat desa. Masyarakat setempat menyoroti ketidaktifan pemerintahan Gampong Beuringen dalam beberapa tahun terakhir.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Dana Desa untuk tahun anggaran 2025 dan 2026 belum dapat dicairkan. Hal ini diduga terjadi akibat adanya kendala pada laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa periode sebelumnya.
Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tersebut melalui skema anggaran desa.
Pihak kecamatan kini tengah melakukan koordinasi lanjutan guna memastikan bantuan pembangunan rumah bagi Razma dapat segera direalisasikan melalui instansi terkait.
{Jurnalis Agus Suriadi}
