Lhokseumawe – Kabar tak sedap datang dari Gampong Teungoh, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Dugaan praktik pemotongan dana Jaminan Hidup (Jadup) bagi korban banjir memicu kegaduhan. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Lhokseumawe-Aceh Utara, mendesak aparat penegak hukum (APH) tidak berpangku tangan meski belum ada laporan resmi dari para korban.
Ketua YARA Lhokseumawe-Aceh Utara, Ibnu Sina.Sp.CPLA., menilai APH memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan awal atas informasi yang telah menjadi konsumsi publik. Ia menekankan bahwa keengganan warga untuk melapor sering kali dipicu oleh rasa takut akan intimidasi atau tekanan sosial di tingkat gampong.
” APH jangan berdiam diri hanya karena tidak ada pengaduan langsung. Kami memahami kondisi di lapangan; korban sering merasa terintimidasi. YARA berkomitmen penuh memberikan pendampingan hukum bagi warga yang berani melapor,” tegas Ibnu Sina saat dikonfirmasi, Selasa, 7 Juli 2026.
Modus “Administrasi” dan “Solidaritas”
Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik dugaan pemotongan ini tergolong sistematis. Warga yang menerima bantuan Jadup banjir dilaporkan mengalami pemotongan sebesar Rp1 juta. Modusnya pun beragam: Rp300 ribu disebut sebagai biaya administrasi, sementara Rp700 ribu sisanya diklaim untuk dibagikan kepada warga yang tidak menerima bantuan.
Geuchik Gampong Teungoh, saat dikonfirmasi, menegaskan iya tidak pernah memberikan izin atau instruksi terkait pengutipan tersebut. Ia justru menyebut bahwa praktik itu dilakukan oleh oknum Sekretaris Desa (Sekdes) dan pihak Tuha Peuet (lembaga legislatif gampong).
Kontroversi Tuha Peuet
Upaya klarifikasi oleh awak media terhadap pihak-pihak terkait justru berujung pada insiden tidak elok. Diduga, oknum anggota Tuha Peuet melontarkan cacian kepada wartawan yang mencoba melakukan konfirmasi atas temuan di lapangan.
Ibnu Sina menyayangkan sikap defensif dan arogan tersebut. Ia sempat berkomunikasi dengan wartawan yang menjadi korban caci maki. Menurut penuturan Ibnu, oknum Tuha Peuet tersebut sempat mengelak saat dimintai keterangan.
” Dia mengaku bukan dirinya yang mencaci maki. Namun, saat ditelepon di hari kejadian, nomor dan ponsel yang digunakan adalah miliknya. Jika bukan dia, lalu siapa? Jangan hanya berkilah,” ujar Ibnu dengan nada tajam.
Ibnu Sina, menegaskan bahwa pihaknya tidak sekadar berasumsi. Ia mengungkapkan bahwa YARA telah memegang bukti rekaman percakapan yang menguatkan keterlibatan oknum tersebut dalam tindak intimidasi verbal terhadap awak media yang sedang menjalankan tugas konfirmasi.
Menurut Ibnu, upaya pengelakan tersebut kian memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak transparan di tingkat gampong.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak inspektorat maupun kepolisian setempat terkait tindak lanjut atas temuan ini. Publik kini menanti langkah konkret APH dalam mengusut tuntas dugaan penyimpangan bantuan sosial yang seharusnya menjadi hak mutlak masyarakat terdampak bencana.
