Aceh Timur – Setelah menghadiri acara buka puasa dan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Masjid Baitul Karim, Kecamatan Simpang Ulim, Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H., bersama rombongan melanjutkan agenda ke Kantor Koramil Simpang Ulim untuk memenuhi undangan buka puasa kedua. Sabtu (22/3/2025).
Kedatangan Wakil Bupati disambut langsung oleh Danramil Kapten Inf Syahrial, Kapolsek AKP Yose Rizal, Camat Simpang Ulim Muhammad Yusuf, serta para keuchik setempat. Dalam suasana penuh keakraban, acara buka puasa ini juga menjadi momen diskusi antara para keuchik dengan Wakil Bupati mengenai berbagai isu strategis, termasuk optimalisasi pasar modern yang ada serta potensi wisata di Kuala Simpang Ulim.
Wakil Bupati menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan sektor pariwisata di kawasan tersebut, dengan harapan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Saya sangat mendukung pengembangan wisata di Kuala Simpang Ulim. Selain berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, wisata yang dikelola dengan baik juga bisa menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan UMKM lokal,” ujar Wakil Bupati.
Namun, beliau juga menegaskan bahwa konsep wisata yang dikembangkan harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.
“Kita ingin wisata yang dibuka tetap berkonsep Islami, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan norma dan budaya lokal,” tambahnya.
Danramil Simpang Ulim Kapten Inf Syahrial, Danramil 08/Simpang Ulim, selaku tuan rumah, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Wakil Bupati dalam acara ini.
“Kami mengapresiasi kehadiran Bapak Wakil Bupati yang telah meluangkan waktu untuk berbuka puasa bersama dan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan di Simpang Ulim. Semoga silaturahmi ini semakin mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Danramil.
Acara buka puasa ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan di bulan suci Ramadhan, tetapi juga menjadi momentum penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai keislaman.
{Pimred}
