SERBA JADI — Setahun setelah bencana banjir dan longsor melanda kawasan pedalaman, masyarakat Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, 21/11/2026
Masih menaruh harapan besar kepada pemerintah agar segera menangani pendangkalan Sungai Lokop yang dikhawatirkan mengancam keselamatan warga.
Masyarakat meminta Pemerintah Aceh, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR),
Serta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak menunda penanganan sungai yang mengalami pendangkalan akibat material bencana tersebut.
Bagi warga, persoalan ini bukan sekedar perubahan kondisi alam. Pendangkalan sungai menjadi sumber kekhawatiran karena masyarakat masih dihantui risiko banjir susulan, terutama ketika hujan deras mengguyur kawasan hulu.
Setahun berlalu, warga berharap pemulihan pascabencana benar-benar dirasakan melalui langkah nyata, bukan sekadar menjadi harapan yang terus tertunda.
Tiga desa diusulkan untuk relokasi
Kekhawatiran masyarakat semakin besar setelah muncul informasi bahwa tiga desa telah diusulkan untuk direlokasi karena dinilai tidak lagi layak ditempati akibat dampak bencana.
Selain itu, permukiman warga Desa Nalon dan beberapa desa lainnya disebut menghadapi ancaman yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
Kondisi tersebut membutuhkan peninjauan langsung dari instansi terkait untuk memastikan tingkat kerawanan, keselamatan warga, serta kebutuhan penanganan di setiap lokasi.
Apabila hasil kajian menunjukkan adanya ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat, langkah perlindungan dan rencana relokasi perlu dibahas secara terukur dengan melibatkan warga terdampak.
Relokasi bukan perkara sederhana. Kebijakan tersebut menyangkut tempat tinggal, mata pencaharian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, warga berharap setiap keputusan nantinya dilakukan dengan perencanaan yang matang dan mengutamakan keselamatan.
Sungai Lokop sepanjang 4 kilometer diharapkan segera dikeruk
Di tengah kekhawatiran tersebut, masyarakat menyampaikan harapan agar pengerukan dan normalisasi Sungai Lokop segera ditindaklanjuti.
Usulan penanganan mencakup jalur sungai sepanjang kurang lebih 4 kilometer, mulai dari Dusun Berapit, Gampong Jering, hingga Desa Ujung Karang.
Warga berharap pemerintah bersama instansi teknis segera turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi sungai, mengidentifikasi titik pendangkalan,
Serta menentukan metode penanganan yang sesuai dengan kondisi alur sungai.
Pengerukan, normalisasi alur, dan perlindungan tebing sungai diharapkan dapat dipertimbangkan berdasarkan kajian teknis agar penanganan memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak menimbulkan dampak baru di wilayah lain.
Masyarakat juga berharap pemerintah menyampaikan kejelasan mengenai rencana tindak lanjut, tahapan pekerjaan, dan prioritas lokasi yang dinilai paling membutuhkan penanganan.
Bagi warga Serbajadi, waktu menjadi hal yang sangat berarti. Mereka tidak ingin menunggu sampai banjir kembali terjadi untuk memperoleh perhatian terhadap persoalan yang sejak lama dikhawatirkan.
Pemerintah Aceh dan Satgas PRR diharapkan bersinergi
Masyarakat berharap Pemerintah Aceh dan Satgas PRR dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
Serta instansi teknis terkait untuk mempercepat penanganan dampak bencana di wilayah Serbajadi.
DPRK Aceh Timur juga diharapkan ikut mengawal aspirasi masyarakat, mendorong pembahasan kebutuhan normalisasi sungai, dan memastikan kondisi warga pedalaman mendapat perhatian dalam agenda pemulihan.
Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga mengurangi risiko bencana pada masa mendatang.
Peninjauan lapangan menjadi langkah awal yang penting untuk memperoleh gambaran kondisi terkini.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah dapat menentukan prioritas berdasarkan tingkat kerawanan, kebutuhan warga, dan kelayakan teknis pekerjaan.
Bukan meminta kemewahan, melainkan keselamatan
Di balik desakan tersebut, terdapat harapan masyarakat pedalaman untuk dapat hidup dengan aman di tanah kelahirannya sendiri.
Warga ingin kembali bekerja, menghidupi keluarga, menyekolahkan anak-anak, dan membangun kehidupan tanpa terus dibayangi kecemasan ketika hujan deras turun.
Masyarakat memahami bahwa pengerukan sungai dan pemulihan pascabencana membutuhkan anggaran, perencanaan,
Serta proses teknis. Namun, mereka berharap persoalan tersebut segera memperoleh tindak lanjut yang jelas dan terukur.
Masyarakat juga berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada pendataan dan peninjauan, tetapi dilanjutkan dengan keputusan serta langkah nyata sesuai kebutuhan di lapangan.
Bagi mereka, penanganan Sungai Lokop bukan hanya tentang infrastruktur. Persoalan tersebut menyangkut perlindungan permukiman, keselamatan manusia, dan masa depan kampung halaman.
Menanti tindakan nyata
Setahun pascabencana seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pemulihan sekaligus membangun perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan rawan.
Masyarakat Serbajadi kini menanti tindak lanjut dari Pemerintah Aceh, Satgas PRR, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dan DPRK Aceh Timur terhadap aspirasi yang mereka sampaikan.
Harapan warga sederhana kondisi sungai diperiksa, ancaman terhadap permukiman ditangani, dan usulan relokasi bagi desa yang dinilai tidak lagi layak ditempati mendapat kepastian melalui kajian serta keputusan yang bertanggung jawab.
Jangan sampai masyarakat baru memperoleh perhatian setelah bencana kembali terjadi. Pencegahan sejak dini merupakan bagian penting dari upaya melindungi warga dan menjaga keberlangsungan kehidupan di pedalaman Aceh Timur.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya alur sungai dan kondisi tanah, melainkan keselamatan manusia, masa depan generasi, serta harapan masyarakat untuk bangkit setelah bencana.
{Jurnalis Agus suriadi}































