Rp118 Juta untuk Operasional Desa Buntul Bemem pada 2022, ATK Sebanyak Apa yang Dibeli dan Siapa yang Bertanggung Jawab?

TRIBUN PASE

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 01:41 WIB

5011 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH | Operasional Pemerintah Desa Buntul Bemem, Kecamatan Blangpegayon, Gayo Lues, tidak bisa lagi dianggap sebagai pos rutin yang wajar. Dalam kurun Tahun 2021 hingga Tahun 2025, pos Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang di dalamnya tercakup ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas atau atribut, listrik atau telepon, dan lain-lain, mencapai Rp366.082.420. Total pagu anggaran desa dalam periode itu mencapai Rp5.165.314.000. Artinya, dari setiap pagu yang dikelola desa, ada aliran dana operasional yang terus berjalan, tetapi rincian penggunaannya tidak pernah benar-benar dibuka kepada warga.

Rincian per tahun memperlihatkan kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat operasional rutin. Pada Tahun 2021, dengan pagu Rp1.239.906.000, operasional itu dianggarkan Rp41.123.000. Pada Tahun 2022, pagu justru turun menjadi Rp1.093.327.000, tetapi operasional melonjak menjadi Rp118.054.000, hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, dengan pagu Rp1.118.160.000, operasional dipecah menjadi dua pos yang substansinya sama, yakni Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp33.544.800 dan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp59.066.000, total Rp92.610.800. Pada Tahun 2024, dengan pagu Rp866.238.000, pola yang sama terulang, yakni Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp25.476.000 dan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp42.216.000, total Rp67.692.000. Pada Tahun 2025, tercatat dua pagu yang berbeda, yakni Rp620.754.000 dengan operasional Rp27.832.620 dan Rp226.929.000 dengan operasional Rp18.770.000.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di luar pos itu, ada pos lain yang juga berjalan setiap tahun dan ikut menguras anggaran. Penyediaan Operasional BPD yang mencakup rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik atau telepon, dan lain-lain, tercatat Rp47.400.000 pada Tahun 2021, Rp12.000.000 pada Tahun 2023, Rp16.720.000 pada Tahun 2024, dan Rp10.000.000 pada Tahun 2025, total Rp86.120.000. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa tercatat Rp12.000.000 pada Tahun 2021, Rp12.000.000 pada Tahun 2022, Rp12.000.000 pada Tahun 2023, dan Rp14.400.000 pada Tahun 2024, total Rp50.400.000. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa tercatat Rp16.000.000 pada Tahun 2021, Rp6.000.000 pada Tahun 2022, Rp6.000.000 pada Tahun 2023, Rp6.000.000 pada Tahun 2024, dan hanya Rp900.000 pada Tahun 2025, total Rp34.900.000.

Bagaimana mungkin operasional melonjak pada Tahun 2022 saat pagu justru turun? ATK apa yang dibeli hingga Rp118 juta dalam satu tahun di sebuah desa? Berapa rim kertas, berapa tinta printer, berapa map, berapa pulpen yang dibeli hingga nilainya sebesar itu? Dan di mana barang-barang itu sekarang? Jika ATK itu benar-benar dibeli, mengapa tidak pernah ada daftar barang yang bisa diperiksa warga?

Bagaimana mungkin honorarium PKPKD dan PPKD dibayarkan setiap tahun tanpa pernah dijelaskan berapa besarnya, kepada siapa, atas dasar SK apa, dan untuk pekerjaan apa? PKPKD dan PPKD adalah pemegang kekuasaan dan pelaksana pengelolaan keuangan desa. Mereka sudah menerima penghasilan tetap dan tunjangan jabatan. Jika tugas mengelola keuangan desa adalah tugas pokok mereka, mengapa masih dibayar honorarium lagi? Apakah ini honorarium atas tugas pokok, atau honorarium atas tugas yang memang sudah menjadi kewajiban jabatan?

Bagaimana mungkin operasional pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 dipecah menjadi dua pos yang substansinya sama? Apakah pemecahan itu untuk menutupi bahwa total operasional sebenarnya jauh lebih besar dari yang terlihat dalam satu pos? Dan bagaimana menjelaskan dua pagu pada Tahun 2025? Apakah itu APBDes dan APBDes Perubahan, atau ada dua sumber yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka? Jika itu perubahan, mengapa pagu kedua sebesar Rp226.929.000 justru muncul dengan operasional baru Rp18.770.000?

Yang paling mengusik adalah anjloknya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa pada Tahun 2025 menjadi hanya Rp900.000. Apakah perangkat desa tidak lagi bekerja? Apakah perangkat desa tidak lagi dibayar? Atau apakah penghasilan itu dialihkan ke pos lain yang lebih sulit dilacak, seperti operasional dan ATK? Jika perangkat desa tidak dibayar, siapa yang menjalankan pemerintahan desa? Jika perangkat desa tetap bekerja tetapi tidak dibayar, ke mana uang penghasilan itu pergi?

Persoalan ini semakin tajam karena pos operasional itu selalu ditulis dengan kalimat yang sama setiap tahun: ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas atau atribut, listrik atau telepon, dan lain-lain. Kata dan lain-lain itu adalah celah yang paling berbahaya dalam APBDes. Ia bisa menampung apa saja tanpa volume, tanpa harga satuan, tanpa penyedia, tanpa bukti serah terima, dan tanpa pertanggungjawaban yang bisa diuji. Ketika kalimatnya sama setiap tahun tetapi nilainya berubah drastis, maka yang dipertanyakan bukan lagi besarnya anggaran, tetapi kejujuran pertanggungjawabannya.

Padahal regulasi sudah tegas dan tidak memberi ruang untuk bersembunyi di balik kata dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan setiap belanja desa harus didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya yang jelas, didukung bukti yang sah, dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDes. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan camat dan Inspektorat wajib mengawasi pengelolaan keuangan desa, bukan sekadar menandatangani laporan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat ketentuan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa menegaskan Dana Desa untuk operasional pemerintah desa dibatasi persentasenya dan wajib digunakan sesuai peruntukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai peruntukan. Ketika operasional Rp366 juta itu tidak bisa dibuktikan dengan Rencana Anggaran Biaya dan bukti belanja yang sah, maka ketentuan itu dilanggar.

Karena itu, Aparat Penegak Hukum didesak turun ke Buntul Bemem dan tidak berhenti pada klarifikasi lisan. Kejaksaan dan Kepolisian diminta memeriksa Rencana Anggaran Biaya ATK Tahun 2021 hingga Tahun 2025, memeriksa volume dan harga satuan ATK, memeriksa siapa penyedia barang, memeriksa bukti kuitansi dan bukti serah terima, memeriksa SK dan daftar penerima honorarium PKPKD dan PPKD, memeriksa mengapa operasional Tahun 2022 melonjak, memeriksa mengapa operasional Tahun 2023 dan Tahun 2024 dipecah dua pos, memeriksa asal-usul dua pagu Tahun 2025, dan memeriksa mengapa penghasilan perangkat desa Tahun 2025 hanya Rp900.000.

Jika bukti belanja tidak ada, maka persoalannya bukan lagi administrasi. Jika barang tidak ada tetapi uang sudah dibayar, maka itu harus diproses secara hukum. Jika honorarium dibayarkan atas tugas pokok yang sudah dibayar melalui penghasilan tetap, maka itu harus diusut sebagai pembayaran ganda. Dan jika ada pihak yang menandatangani laporan pertanggungjawaban tanpa memeriksa bukti, maka pihak itu juga harus dimintai pertanggungjawaban.

Pemerintah Desa Buntul Bemem kini harus menjawab dengan dokumen, bukan dengan dalih operasional rutin. Di mana Rencana Anggaran Biaya ATK setiap tahun? Di mana daftar ATK yang dibeli? Siapa penerima honorarium PKPKD dan PPKD setiap tahun? Mengapa operasional Tahun 2022 Rp118 juta? Mengapa dua pos operasional pada Tahun 2023 dan Tahun 2024? Mengapa dua pagu pada Tahun 2025? Ke mana penghasilan perangkat desa Tahun 2025?

Selama pertanyaan itu tidak dijawab dengan bukti yang bisa diuji, operasional kepdes dan ATK Buntul Bemem senilai Rp366 juta dalam lima tahun ini bukan sekadar pos APBDes. Ia adalah dugaan pengelolaan uang rakyat tanpa transparansi, dugaan pemborosan yang dibungkus kalimat dan lain-lain, dan dugaan penyalahgunaan yang harus dibongkar APH hingga ke akar. Warga Buntul Bemem berhak tahu ke mana uang desa mereka pergi, dan APH tidak boleh membiarkan persoalan ini berhenti sebagai cerita di atas kertas.

Berita Terkait

Pj Sekda Lantik Asnawi sebagai Kadis PUPR Aceh, Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Jadi Prioritas
HUT ke-81 Brimob Polri, Ketua Fast Respon DPW Aceh : Pengabdian Dan Pengorbanan Brimob Akan Selalu Dikenang Masyarakat
Ketua Fast Respon DPW Aceh Dukung Promosi Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso sebagai Dirtipidter Bareskrim Polri
Fast Respon DPW Aceh Soroti Capaian Polres Langsa: Bandar Dan Pengedar Harus Terus Diburu
Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim
Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim
Nilam Resmi Masuk Sistem Resi Gudang, Gubernur Mualem Instruksikan Percepat Hilirisasi
Wagub Aceh Berduka Atas Meninggalnya Warga Pidie Dalam Insiden Pengibaran Bendera

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 11:38 WIB

Wakapolres Aceh Utara Tanamkan Disiplin Dan Karakter Pelajar Lewat Program Polisi Peduli Pendidikan

Jumat, 13 November 2026 - 15:59 WIB

Jumat Keliling Di Masjid Baitul A’la, Kapolsek Tanah Luas Pererat Silaturahmi Dan Perkuat Kamtibmas

Senin, 9 November 2026 - 21:58 WIB

Pencarian Tiga Jam Berakhir Duka, Pekerja PT Mande Drilling Ditemukan Tewas Di Water Pond PT BMA Aceh Utara

Jumat, 6 November 2026 - 23:10 WIB

PT Bina Mitra Artha Serahkan Bantuan Sapi Untuk Maulid Nabi Di Masjid Raya Baiturrahman Baktiya

Jumat, 6 November 2026 - 21:17 WIB

Jumat Berkah ke-645, Polsek Baktiya Dan Baktiya Bersaudara Santuni Warga Sakit

Jumat, 6 November 2026 - 15:30 WIB

Jum’at Keliling Di Masjid Baitul ‘Arifin, Kapolsek Tanah Luas Perkuat Sinergi Polri Dan Masyarakat

Jumat, 6 November 2026 - 11:14 WIB

Green Policing Polsek Tanah Luas : Polri Dan Masyarakat Bersinergi Menjaga Kelestarian Lingkungan

Kamis, 5 November 2026 - 16:42 WIB

Dari Lorong ke Perkampungan, Polsek Tanah Jambo Aye Bentengi Warga dari Narkoba dan Judi Online

Berita Terbaru