JAKARTA | Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menjenguk Haji Faisal, salah satu korban dugaan pengeroyokan yang terjadi Polda Metro Jaya, tepatnya di ruang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA beberapa waktu lalu.
Kunjungan tersebut dilakukan Wagub setelah mencuat rencana aksi damai besar-besaran oleh masyarakat Aceh dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya komunitas Aceh di wilayah Jabodetabek. Dalam pertemuan itu, Wagub meminta agar rencana aksi ditunda demi menjaga kondusivitas serta fokus mengawal proses hukum.
“Kita hentikan dulu aksi damai. Mari kita kawal bersama agar kasus ini diproses sampai tuntas dan aktor utamanya ditangkap,” ujar Fadhlullah, Kamis, 9/4/2026
Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia, bahkan memiliki kontribusi besar dalam sejarah berdirinya bangsa. Wagub juga mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, terlebih terjadi di institusi penegak hukum.
“Kita ini bangsa besar dan beradab. Mari kita selesaikan persoalan ini secara beradab dan dalam koridor hukum,” tambahnya.
Fadhlullah turut menyinggung pengalaman masa lalu masyarakat Aceh yang merantau untuk mencari penghidupan, namun kerap menghadapi risiko dan ketidakadilan. Ia berharap kejadian yang menimpa warga Aceh di Jakarta ini menjadi yang pertama dan terakhir.
Sementara itu, Ketua Umum Aksi Masyarakat Aceh, Suryadi Djamil, menegaskan bahwa rencana aksi yang semula digagas merupakan bentuk kepedulian dan tuntutan keadilan, bukan bentuk kebencian terhadap institusi kepolisian.
“Kami turun bukan karena benci kepada Polri, tapi ingin memastikan kasus ini diusut tuntas dan tidak ada yang kebal hukum,” tegasnya.
Ia menyampaikan, pihaknya akhirnya sepakat membatalkan aksi sebagai bentuk penghormatan terhadap imbauan Wagub Aceh serta menjaga nilai-nilai etika dan persatuan.
Namun demikian, Suryadi menegaskan bahwa masyarakat Aceh akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia juga mendesak agar dilakukan audit terhadap laporan-laporan yang berkaitan dengan korban, serta mendorong agar kasus tersebut dibahas di Komisi III DPR RI melalui rapat dengar pendapat (RDP).
“Kami percaya kepada Kapolri dan Kapolda. Tapi jika tidak ada kejelasan dan aktor utama tidak ditangkap, maka aksi yang lebih besar bisa saja dilakukan,” ujarnya.
Ia juga meminta Divisi Propam Polri turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
Turut mendampingi Wagub Aceh dalam kunjungan tersebut sejumlah tokoh Aceh, di antaranya H. Kamaruddin Abtami, H. Sulaiman Tole, Mahmuddin, serta Burhanuddin dari Aceh Timur. Ikut juga Pimpinan komisi V DPRA, Edy Asyaruddin, SE.
Pertemuan antara Wagub Aceh dan perwakilan massa aksi berlangsung cukup panjang dan menghasilkan kesepakatan untuk meredam rencana mobilisasi massa. Semua pihak sepakat menjaga situasi tetap kondusif sembari menunggu proses hukum berjalan.
Peristiwa ini menjadi perhatian luas publik nasional, mengingat lokasi kejadian berada di institusi penegak hukum. Masyarakat pun berharap penanganan kasus dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa tebang pilih.
{Jurnalis Agus Suriadi}
