ACEH TAMIANG – Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, M.H., menerima kunjungan Kapolda Aceh Irjen Pol. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., bersama Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, S.E. (Dek Fad), dalam rangka meninjau pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bantuan Polri bagi korban banjir di Kampung Pangkalan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (20/11/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana, sekaligus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi masyarakat penerima manfaat.
Kapolda Aceh menyampaikan bahwa sebanyak 300 unit rumah bantuan Polri sedang dibangun untuk masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang. Peninjauan dilakukan guna memastikan tidak terdapat kendala berarti dalam proses pengerjaan serta seluruh fasilitas pendukung dibangun sesuai kebutuhan masyarakat. Ia berharap seluruh unit rumah tersebut memenuhi standar kelayakan dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi para korban banjir. Kapolda juga menyampaikan bahwa nantinya 300 unit rumah tersebut direncanakan akan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Selain meninjau pembangunan Huntap, rombongan juga mengunjungi lokasi Hunian Sementara (Huntara) 4 di Kampung Medang Ara, Kecamatan Karang Baru, yang sebelumnya sempat terendam banjir susulan dengan ketinggian air berkisar 20–30 sentimeter. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bupati Armia Pahmi menjelaskan bahwa diperlukan pembangunan saluran pembuangan air yang memadai agar genangan tidak kembali mengancam permukiman warga, khususnya ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Menindaklanjuti persoalan tersebut, Wakil Gubernur Aceh bersama Kapolda dan jajaran pemerintah langsung melihat kondisi lapangan serta mendengarkan pemaparan pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Aceh meminta pihak pengembang segera menindaklanjuti usulan Bupati dengan menyiapkan sistem drainase yang berkualitas. Perwakilan pengembang menyatakan pihaknya merencanakan pembangunan saluran pembuangan dan kolam penampungan air untuk mengatasi persoalan genangan di kawasan Huntara 4. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang sehingga masyarakat yang tinggal di hunian sementara tidak terus dihantui ancaman banjir susulan, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
Dalam keterangannya kepada awak media mengenai penanganan sungai dangkal dan pembangunan tanggul pascabanjir bandang, Wakil Gubernur Aceh mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan koordinasi dan rapat bersama kementerian terkait. Menurutnya, terdapat 99 sungai di seluruh Aceh yang menjadi perhatian penanganan, dengan 37 sungai telah dikerjakan dan 62 sungai lainnya masih menunggu penanganan. Pemerintah juga membuka peluang pelibatan pihak ketiga dalam kegiatan normalisasi sungai melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Terkait pembangunan tanggul di sepanjang bantaran sungai, Dek Fad menjelaskan bahwa perbaikan telah dilakukan pada sejumlah titik, sementara pembangunan tanggul permanen masih menunggu hasil kajian teknis dari kementerian terkait. Proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun ke depan. Ia menegaskan bahwa prioritas awal adalah membersihkan dan menormalisasi aliran sungai guna mengurangi risiko banjir. Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, Polri, dan pihak pengembang dapat mempercepat pemulihan Aceh Tamiang, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh hunian yang layak, tetapi juga perlindungan infrastruktur yang lebih baik dari ancaman bencana hidrometeorologi.
(Andi)































