Bireuen – Ketua Umum Aliansi Panglima Milenial Aceh, Teuku Musliadi (Bucek), menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap belum tuntasnya pembangunan Rumah Hunian Tetap (HUNTAP) bagi masyarakat penyintas bencana hidrometeorologi di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
Menurutnya, hingga kini masih terdapat warga terdampak banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya yang belum memperoleh hunian tetap sebagaimana yang telah dijanjikan. Sebagian masyarakat masih bertahan di tempat penampungan sementara, menumpang di rumah keluarga, maupun tinggal di rumah yang sudah tidak layak huni.
“Kondisi tersebut tidak sejalan dengan semangat pemulihan pascabencana dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang menjadi korban bencana,” ujar Teuku Musliadi dalam pernyataan sikapnya.
Aliansi Panglima Milenial Aceh DPP bersama seluruh DPD Kabupaten/Kota mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Aceh, serta seluruh instansi terkait agar segera mempercepat penyelesaian pembangunan HUNTAP di seluruh wilayah yang hingga kini belum rampung.
Menurut Aliansi Panglima Milenial Aceh, masyarakat korban bencana tidak boleh terus-menerus menunggu tanpa kepastian, terlebih sebagian dari mereka telah kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan akibat bencana yang terjadi.
Aliansi Panglima Milenial Aceh menilai percepatan pembangunan HUNTAP harus menjadi prioritas Pemerintah Aceh. Kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan dan pemulihan kehidupan para penyintas bencana. Keterlambatan yang berkepanjangan dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, hingga psikologis bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, Aliansi Panglima Milenial Aceh meminta Pemerintah Aceh memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai perkembangan pembangunan HUNTAP, realisasi penggunaan anggaran, progres pekerjaan di lapangan, serta berbagai kendala yang menyebabkan keterlambatan penyelesaiannya. Keterbukaan informasi dinilai penting sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program penanganan pascabencana.
Apabila terdapat hambatan administratif, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterlambatan pelaksanaan proyek, maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan anggaran, Aliansi Panglima Milenial Aceh meminta aparat pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aliansi Panglima Milenial Aceh menegaskan bahwa pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat Aceh yang hingga kini masih menunggu hak mereka sebagai penyintas bencana.
Apabila dalam waktu yang wajar belum terdapat langkah konkret maupun kepastian penyelesaian pembangunan HUNTAP, Aliansi Panglima Milenial Aceh bersama jajaran DPD Kabupaten/Kota menyatakan akan menempuh langkah-langkah konstitusional melalui penyampaian aspirasi secara damai kepada Pemerintah Aceh dan instansi terkait sebagai bentuk kontrol sosial untuk memastikan hak-hak masyarakat korban bencana benar-benar terpenuhi.
Aliansi Panglima Milenial Aceh berharap Pemerintah Aceh segera menunjukkan komitmen nyata dalam menuntaskan pembangunan seluruh HUNTAP yang masih tertunda, sehingga masyarakat penyintas bencana dapat kembali menjalani kehidupan secara aman, layak, dan bermartabat.
“Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Jangan biarkan korban bencana terus hidup dalam ketidakpastian,” tutup Teuku Musliadi
(Bucek)
