Jakarta – Suara dari pesisir nusantara menggema ke jantung pemerintahan Republik Indonesia. Pada Jumat (26/9/2025), Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) secara resmi menyerahkan 14 poin tuntutan kepada Kantor Sekretariat Negara. Aspirasi ini merupakan hasil dari Rembug Nelayan Nasional dan ditujukan langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Ketua Umum SNI, Hadi Sutrisno, menyampaikan bahwa perjuangan ini mewakili kepentingan nelayan dari berbagai wilayah tanah air, mulai dari pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.
“Ini bukan hanya aspirasi wilayah tertentu, melainkan hasil rembuk nasional dari barat sampai timur Indonesia. Kami ingin Presiden mendengar langsung jeritan hati para nelayan,” ujar Hadi Sutrisno saat memberikan keterangan kepada media, Minggu (28/9/2025).
Salah satu pokok utama yang diangkat adalah keberatan nelayan terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) laut. Menurut SNI, kebijakan tersebut justru semakin memberatkan kehidupan nelayan kecil yang selama ini sudah terbebani berbagai pungutan dan biaya operasional.
“Kami menolak. PBB laut hanya menjadi beban tambahan. Nelayan sudah cukup sulit untuk bertahan hidup dengan kondisi yang ada,” lanjut Hadi.
Selain PBB laut, kebijakan naturalisasi kapal asing juga menjadi perhatian serius dalam tuntutan tersebut. SNI menilai kebijakan itu dapat mengancam ruang hidup dan penghidupan para nelayan lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya dari laut.
“Kami sangat khawatir. Naturaliasi kapal asing bisa mengikis hak nelayan kecil atas lautnya sendiri. Laut Indonesia harus untuk rakyat Indonesia, bukan untuk asing,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan SNI diterima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan menampung dan meneruskan aspirasi tersebut kepada Presiden RI.
“Kami memahami bahwa ini adalah suara dari masyarakat pesisir. Tentu akan kami teruskan kepada Bapak Presiden. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti dengan seksama,” kata Juri dalam pertemuan bersama perwakilan SNI.
Aksi yang digelar secara damai ini dimaknai sebagai bentuk komitmen nelayan dalam memperjuangkan keberlanjutan hidup mereka serta perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan nasional. SNI menyebut, tuntutan yang disampaikan mencakup berbagai aspek mulai dari kesejahteraan, perlindungan hukum, hingga kedaulatan pengelolaan sumber daya perairan Indonesia.
Bukan sekadar unjuk rasa, kehadiran para nelayan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional harus menyentuh semua lapisan, termasuk masyarakat yang hidup dari hasil laut. Aspirasi mereka kini berada di tangan pemerintah pusat, dan publik menanti langkah konkret Presiden Prabowo untuk mengakomodasi suara yang lahir dari gelombang kehidupan pesisir. (*)
