JAKARTA – 7 NOVEMBER 2026 Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi sorotan serius publik. Perkara ini memunculkan pertanyaan besar mengenai keamanan komunikasi kepala negara dan dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan institusi kepolisian.
Sorotan semakin tajam setelah nama Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, yang pernah bertugas sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto, ikut dikaitkan dengan perkara tersebut.
Berdasarkan informasi perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memantau sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur yang semestinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan penyimpangan tersebut disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik pada Oktober 2026.
Publik kini mempertanyakan apakah komunikasi Presiden, mantan ajudan, serta orang-orang terdekat kepala negara turut menjadi sasaran pemantauan.
Tidak hanya itu, masyarakat ingin mengetahui siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengoperasikan sistem, dan ke mana data hasil pemantauan disimpan atau dialihkan.
Keterlibatan nama mantan ajudan Presiden membuat perkara ini semakin menyita perhatian. Namun, peran setiap pihak harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses peradilan.
Bareskrim Polri diharapkan membuka seluruh fakta secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Kasus ini bukan sekadar persoalan internal Polri, melainkan menyangkut keamanan komunikasi Presiden, kehormatan negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Publik menunggu sampai seluruh misteri dugaan penyadapan Presiden Prabowo benar-benar terungkap.
