Jakarta | 9 November 2026 Komitmen Polri dalam memberantas praktik pengeboran minyak ilegal atau illegal drilling terus menjadi perhatian. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri di bawah komando Brigjen Pol. Muhammad Irhamni disebut menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk menangani persoalan illegal drilling di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum terhadap praktik pengeboran minyak ilegal yang berpotensi merugikan negara, merusak lingkungan, serta membuka ruang bagi jaringan mafia minyak untuk mengambil keuntungan secara melawan hukum.
Satgas Khusus tersebut dipersiapkan untuk menyisir wilayah-wilayah rawan di empat pulau besar Indonesia. Upaya ini diarahkan agar penanganan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang mengendalikan aktivitas ilegal dari hulu hingga hilir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PUTUS RANTAI MAFIA ILLEGAL DRILLING
Praktik illegal drilling bukan persoalan sederhana. Aktivitas tersebut dapat melibatkan banyak pihak, mulai dari pemodal, pemilik peralatan, pengelola lokasi pengeboran, penampung hasil minyak, hingga jaringan distribusi yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal.
Karena itu, pemberantasan harus dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan. Penindakan tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan, tetapi harus mampu mengungkap aktor intelektual, sumber pendanaan, serta jalur distribusi apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Pembentukan Satgas Khusus diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mempercepat pemetaan wilayah rawan, serta meningkatkan efektivitas penindakan terhadap aktivitas pengeboran minyak tanpa izin.
**BRIGJEN POL. MUHAMMAD IRHAMNI DAN KOMITMEN PENEGAKAN HUKUM**
Di bawah kepemimpinan Brigjen Pol. Muhammad Irhamni, langkah pemberantasan illegal drilling diharapkan mampu memberikan hasil nyata bagi perlindungan kekayaan alam Indonesia.
Penegakan hukum juga harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Setiap pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa pandang bulu.
Selain penindakan, pengawasan terhadap distribusi minyak dan pengelolaan sumber daya alam juga perlu diperkuat agar praktik serupa tidak kembali tumbuh di kemudian hari.
MELINDUNGI KEKAYAAN NEGARA DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT
Pemberantasan illegal drilling bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, melainkan juga menyangkut perlindungan aset negara, keselamatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Publik berharap langkah Dittipidter Bareskrim Polri ini dapat menjadi momentum untuk memutus mata rantai praktik mafia minyak ilegal di Indonesia.
Keberhasilan operasi nantinya tidak hanya diukur dari banyaknya lokasi yang ditindak, tetapi juga dari kemampuan aparat mengungkap jaringan di balik aktivitas tersebut serta mencegah praktik ilegal kembali beroperasi.
Polri diharapkan terus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola sesuai aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara.
Tidak boleh ada ruang bagi praktik mafia sumber daya alam. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh jaringan, dari hulu hingga hilir.
