JAKARTA – 8 NOVEMBER 2026 Dukungan terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan memberantas berbagai bentuk kejahatan kembali disuarakan. Masyarakat diharapkan berdiri bersama Polri untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, aman, berkeadilan, serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Pesan tersebut tercermin dalam sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan sosok Kapolri Jenderal Polisi Dr. H. Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., C.I.R.R., dengan seruan agar masyarakat mendukung langkah kepolisian dalam menegakkan hukum di Indonesia.
Dukungan terhadap institusi Polri dinilai penting, terutama ketika aparat penegak hukum menjalankan tugas menghadapi berbagai persoalan bangsa, mulai dari tindak pidana korupsi, kejahatan terorganisasi, penyalahgunaan jabatan, hingga tindakan yang merugikan kepentingan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konteks tersebut, Raden Mas Haji Agus Rugiarto, S.H., M.H., yang dikenal sebagai Agus Flores, Ketua Umum Fast Respon Counter Polri Nusantara (FRN), menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk tidak hanya menuntut penegakan hukum, tetapi juga memberikan dukungan terhadap aparat yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
Menurut semangat yang disampaikan dalam pesan tersebut, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti sebatas slogan. Harus ada keberanian, konsistensi, serta komitmen untuk menindak siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan sosial.
Agus Flores juga menempatkan dukungan terhadap Polri sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan bangsa. Namun, dukungan tersebut harus berjalan seiring dengan pengawasan masyarakat agar setiap tindakan aparat tetap berlandaskan hukum, transparansi, dan keadilan.
“Jangan sampai kita hanya lantang meminta aparat bertindak, tetapi ketika aparat melakukan penegakan hukum justru tidak diberikan dukungan. Kita harus bersama-sama menjaga negara ini. Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi dan mengkhianati kepentingan bangsa harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” demikian pesan yang sejalan dengan seruan dalam unggahan tersebut.
Lebih jauh, kepercayaan publik terhadap Polri harus terus diperkuat melalui pembuktian nyata. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Tidak boleh ada perlindungan terhadap pelaku kejahatan hanya karena memiliki jabatan, koneksi, ataupun kekuatan tertentu.
Polri juga diharapkan terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta keberanian dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Pada akhirnya, menjaga Indonesia bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menolak korupsi, melawan ketidakadilan, menjaga persatuan, dan menghormati supremasi hukum.
Dukungan terhadap Kapolri bukan berarti menutup mata terhadap kritik. Sebaliknya, dukungan harus menjadi energi untuk mendorong Polri semakin kuat, profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat.
POLRI BERSAMA MASYARAKAT. TEGAKKAN HUKUM, BERANTAS KORUPSI, DAN JAGA INDONESIA
