JAKARTA – 22 NOVEMBER 2026 – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi terhadap 704 personel di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah penyegaran organisasi sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian, baik di tingkat Mabes Polri maupun satuan kewilayahan.
Mutasi tersebut tertuang dalam empat Surat Telegram Kapolri yang diterbitkan pada 20 November 2026, masing-masing bernomor ST/2598/XI/KEP/2026, ST/2599/XI/KEP/2026, ST/2600/XI/KEP/2026, dan ST/2601/XI/KEP/2026.
Perombakan organisasi ini mencakup sejumlah jenjang jabatan, mulai dari perwira tinggi, perwira menengah, pejabat utama Mabes Polri, hingga sejumlah jabatan strategis di berbagai satuan kerja kepolisian.
LANGKAH PENYEGARAN ORGANISASI DAN PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Mutasi terhadap 704 personel tersebut merupakan bagian dari penataan sumber daya manusia di tubuh Polri.
Sejumlah posisi strategis di lingkungan Mabes Polri turut mengalami perubahan. Di antaranya Brigjen Pol. Iksantyo Bagus Pramono mendapat penugasan sebagai Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, serta Brigjen Pol. Dwi Agus Prianto sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.
Penataan juga mencakup berbagai satuan kerja, fungsi pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta jabatan kepolisian di tingkat kewilayahan.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kesinambungan organisasi dan memastikan setiap posisi diisi oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan institusi.
MUTASI BERDASARKAN MERITOKRASI DAN INTEGRITAS
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian yang wajar dalam dinamika organisasi Polri.
Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, serta integritas agar setiap anggota mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
Para pejabat yang memperoleh amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab masing-masing.
Setiap jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara profesional. Para pejabat baru diharapkan mampu menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat.
TANTANGAN POLRI SEMAKIN BESAR, PROFESIONALISME HARUS DIUTAMAKAN
Di tengah perkembangan situasi keamanan dan tantangan sosial yang semakin kompleks, Polri dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta kemampuan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pergantian personel melalui mekanisme mutasi diharapkan membawa semangat baru dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Setiap pejabat yang mendapatkan penugasan baru memiliki tanggung jawab untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan, membangun soliditas internal, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.
Tidak kalah penting, integritas dan profesionalisme harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan kewenangan kepolisian.
MUTASI HARUS MEMBERIKAN DAMPAK NYATA BAGI MASYARAKAT
Kebijakan mutasi terhadap 704 personel Polri diharapkan tidak berhenti pada pergantian posisi dan jabatan semata. Lebih dari itu, penyegaran organisasi harus mampu menghasilkan peningkatan kualitas kinerja institusi.
Kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh jajaran dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum secara adil dan profesional.
Dengan penataan sumber daya manusia yang mempertimbangkan kompetensi dan integritas, Polri diharapkan semakin solid dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan.
Kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto diharapkan mampu mendorong organisasi kepolisian yang semakin responsif, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan mutasi bukan hanya diukur dari banyaknya personel yang berganti jabatan, melainkan dari hasil kerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
FAST RESPON NUSANTARA COUNTER POLRI
LOYAL KEPADA KORPS POLRI. MENGAWAL PROFESIONALISME, INTEGRITAS, DAN PELAYANAN UNTUK MASYARAKAT.































