JAKARTA – 22 NOVEMBER 2026 Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali melakukan penyegaran organisasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kali ini, enam jabatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) mengalami pergantian, disertai rotasi enam jabatan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) di sejumlah wilayah Indonesia.
Kebijakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Surat tersebut ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Pol. Deni Dharmapala.
Pergantian sejumlah pejabat strategis ini menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri untuk memperkuat kepemimpinan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta memastikan pelayanan kepolisian berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.
ENAM KAPOLDA MENDAPAT PENUGASAN BARU
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan Liputan6 pada Minggu (22/11/2026), terdapat enam perwira tinggi Polri yang mendapatkan amanah baru sebagai Kapolda.
Berikut daftar pejabat yang ditunjuk:
1. Irjen Pol. Alfred Papare sebagai Kapolda Papua.
2. Irjen Pol. Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat.
3. Brigjen Pol. Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu.
4. Irjen Pol. Langgeng Purnomo sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara.
5. Irjen Pol. Abioso Seno Aji sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
6. Irjen Pol. Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.
Pergantian tersebut menunjukkan adanya penataan kepemimpinan di sejumlah wilayah strategis, mulai dari Papua, Papua Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, DIY hingga Kalimantan Selatan.
ENAM JABATAN WAKAPOLDA TURUT BERGANTI
Selain pergantian Kapolda, rotasi juga menyentuh enam jabatan Wakapolda. Berikut daftar pejabat yang mendapatkan penugasan baru:
1. Kombes Pol. Octo Budhi Prasetyo sebagai Wakapolda Kalimantan Utara.
2. Brigjen Pol. Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat.
3. Kombes Pol. Dr. Purwadi Wahyu Anggoro sebagai Wakapolda DIY.
4. Brigjen Pol. Donny Adityawarman sebagai Wakapolda Bengkulu.
5. Brigjen Pol. Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara.
6. Kombes Pol. Sugeng Hariyanto sebagai Wakapolda Maluku Utara.
Penempatan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan soliditas kepemimpinan di tingkat kepolisian daerah.
MUTASI 704 PERSONEL, KAPOLRI TEKANKAN KOMPETENSI DAN INTEGRITAS
Mutasi enam Kapolda dan enam Wakapolda tersebut merupakan bagian dari kebijakan rotasi yang lebih luas. Secara keseluruhan, Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 704 personel yang terdiri dari perwira tinggi dan perwira menengah melalui empat surat telegram tertanggal 20 November 2026.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi kepolisian.
Menurutnya, penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, serta integritas agar setiap anggota mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
Ia juga berharap para pejabat yang memperoleh penugasan baru dapat segera beradaptasi, menjaga profesionalisme, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat.
TANTANGAN KEPOLISIAN DI DAERAH SEMAKIN BESAR
Pergantian pimpinan di tingkat Polda bukan sekadar rotasi jabatan. Setiap Kapolda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengawal penegakan hukum, serta membangun hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat.
Wilayah Papua dan Papua Barat, misalnya, memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas keamanan dan membangun kepercayaan masyarakat. Sementara wilayah lainnya juga membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjawab persoalan keamanan, sosial, serta perkembangan situasi di daerah masing-masing.
Karena itu, para pejabat yang mendapatkan amanah baru diharapkan tidak hanya mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat.
AMANAH JABATAN HARUS DIBUKTIKAN DENGAN KINERJA
Mutasi dan rotasi yang dilakukan Kapolri Suyudi Ario Seto diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat institusi Polri agar semakin profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.
Keberhasilan seorang pejabat kepolisian tidak hanya diukur dari jabatan yang disandang, tetapi juga dari kemampuan menjaga integritas, memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta menghadirkan rasa aman.
Masyarakat tentu berharap setiap pergantian pimpinan di lingkungan Polri membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Dengan demikian, kebijakan penyegaran organisasi ini diharapkan benar-benar memberikan dampak positif bagi institusi Polri maupun masyarakat luas.
FAST RESPON NUSANTARA LOYAL KEPADA KORPS POLRI.































