JAKARTA – 22 NOVEMBER 2026 – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengambil langkah organisasi dengan melakukan mutasi terhadap tiga perwira tinggi (Pati) Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Ketiga perwira tinggi tersebut masing-masing berinisial AS, EHS, dan SU. Mereka mendapatkan penugasan baru di Pelayanan Markas (Yanma) Polri melalui kebijakan mutasi yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.
Mutasi tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan penanganan perkara yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
TIGA PERWIRA TINGGI DITEMPATKAN DI YANMA
Ketiga perwira tinggi tersebut diidentifikasi sebagai Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Sebelumnya, ketiganya memiliki penugasan strategis di lingkungan kepolisian. Ahrie Sonta pernah menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, Eko Hadi Santoso bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, sedangkan Slamet Uliandi merupakan perwira tinggi Bareskrim Polri yang bertugas di luar struktur.
Penempatan ketiganya di Yanma Polri menjadi bagian dari penataan organisasi di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
KAPOLRI TEKANKAN KOMPETENSI DAN INTEGRITAS
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri.
Proses penempatan personel mempertimbangkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, serta integritas agar setiap anggota mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
Polri juga berharap para pejabat yang memperoleh penugasan baru dapat menjaga profesionalisme, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat.
PENANGANAN PERKARA HARUS MENGUTAMAKAN PROSES HUKUM
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi persoalan serius karena menyangkut perlindungan komunikasi, keamanan informasi, serta penggunaan kewenangan dalam institusi negara.
Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik harus memastikan setiap dugaan perbuatan diuji berdasarkan alat bukti yang sah, keterangan para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Status tersangka bukan merupakan putusan bersalah. Setiap orang tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil dan kesempatan membela diri sesuai peraturan perundang-undangan.
Karena itu, penanganan perkara ini perlu dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
AGUS FLORES: INTEGRITAS POLRI HARUS DIJAGA, HUKUM JANGAN MEMANDANG JABATAN
Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, R.Mas H. Agus Rugiarto Astrodiarjo, S.H., M.H., atau yang dikenal sebagai Agus Flores, menilai bahwa setiap dinamika organisasi Polri harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan profesionalisme institusi.
Menurut pandangan yang diusung FRN, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota Polri, tanpa memandang pangkat maupun kedudukan, wajib tunduk pada aturan hukum dan kode etik profesi.
Penanganan perkara yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian juga harus dilakukan secara objektif. Tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun pengabaian terhadap proses hukum.
Agus Flores menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat bergantung pada keberanian institusi dalam menjaga integritas, melakukan pembenahan internal, dan memastikan penegakan hukum berjalan secara adil.
POLRI HARUS SEMAKIN PROFESIONAL DAN DIPERCAYA MASYARAKAT
Mutasi tiga perwira tinggi tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri yang tengah menjadi perhatian publik.
Masyarakat berharap setiap kebijakan organisasi dapat berjalan seiring dengan penegakan hukum yang profesional dan bertanggung jawab.
Pembenahan internal tidak cukup hanya melalui pergantian jabatan. Hal yang lebih penting adalah memastikan seluruh personel menjalankan tugas berdasarkan hukum, menjaga etika, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Polri diharapkan terus memperkuat komitmen sebagai institusi negara yang mengutamakan kepentingan bangsa, menjaga keamanan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.
POLRI Bersama masarakat PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, DAN HADIR UNTUK MASYARAKAT.































