JAKARTA – 7 NOVEMBER 2026 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan tegas membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menegaskan tidak pernah menghadiri pertemuan dengan sejumlah pihak yang disebut berlangsung beberapa jam sebelum penangkapan para tersangka. Ia bahkan mengaku turut menjadi korban penyadapan dan meminta kepolisian mengusut tuntas siapa saja yang berada di balik praktik tersebut.
Tak tinggal diam, Bahlil mengancam akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang menyebarkan tudingan tanpa bukti. Ia meminta agar namanya tidak dicatut dalam isu yang berkembang di media sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahlil juga menduga tudingan tersebut memiliki motif politik untuk merusak reputasi dirinya dan Partai Golkar, yang menurutnya tengah menunjukkan peningkatan elektabilitas.
Sementara itu, perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terus menjadi sorotan. Penanganan kasus ini harus dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti hukum.
Publik juga perlu membedakan antara dugaan tindak pidana penyadapan dengan tudingan keterlibatan Bahlil yang hingga kini harus dibuktikan secara objektif.
Kini masyarakat menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk membuka seluruh fakta, mengungkap pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan tidak ada seorang pun yang kebal hukum.
Kebenaran harus dibuktikan, fitnah harus dipertanggungjawabkan, dan hukum tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik.
