JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hutan dan kekayaan alam Indonesia. Presiden menargetkan penguatan jumlah Polisi Hutan hingga mencapai 70.000 personel sebagai langkah strategis menjaga kawasan hutan nasional dari berbagai ancaman kejahatan lingkungan. MINGGU, 15 NOVEMBER 2026
Arahan tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas terkait Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), pada Senin, 12 Oktober 2026, melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara khusus meminta dukungan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Suyudi Ario Seto untuk membantu mendidik dan melatih personel Polisi Kehutanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden menilai luasnya kawasan hutan Indonesia membutuhkan kekuatan personel yang memadai, profesional, dan memiliki kemampuan khusus dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Menurut Presiden Prabowo, keberadaan Polisi Hutan sangat penting untuk menjaga kekayaan alam Indonesia dari praktik pembalakan liar, pembakaran hutan, perambahan kawasan, serta berbagai bentuk kejahatan yang merugikan negara.
KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO TINDAK LANJUTI ARAHAN PRESIDEN
Menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo, Polri bergerak melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polisi Khusus Kehutanan secara bertahap.
Bukti nyata tindak lanjut tersebut terlihat pada Jumat, 16 Oktober 2026, ketika sebanyak 586 personel berhasil menyelesaikan pendidikan dan pelatihan Polisi Khusus Kehutanan di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat (Pusdik Binmas) Lemdiklat Polri, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Upacara penutupan pendidikan dipimpin Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol. Herry Heryawan, bersama jajaran Kementerian Kehutanan dan Polri.
Pendidikan tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menjaga kawasan hutan Indonesia.
586 PERSONEL DIBEKALI KEMAMPUAN KHUSUS
Selama menjalani pendidikan, para personel mendapatkan berbagai pembekalan, mulai dari deteksi dini, pemolisian masyarakat, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, hingga penanganan awal tempat kejadian perkara.
Tidak hanya kemampuan lapangan, personel juga dipersiapkan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mendukung pengawasan kawasan hutan.
Penggunaan drone, analisis citra satelit, pemantauan titik panas atau hotspot, serta sistem informasi intelijen kehutanan menjadi bagian dari penguatan kemampuan modern Polisi Khusus Kehutanan.
Kabaharkam Polri Komjen Pol. Herry Heryawan menegaskan bahwa integritas merupakan hal utama bagi setiap personel yang diberikan kepercayaan negara untuk menjaga hutan.
Ia mengingatkan agar seluruh personel tidak berkompromi dengan para perusak lingkungan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
TARGET 70.000 PERSONEL SECARA BERTAHAP
Pemerintah menargetkan penguatan Polisi Hutan hingga 70.000 personel. Presiden Prabowo juga menyampaikan sasaran peningkatan jumlah personel menjadi 21.000 pada 2027, sebelum mencapai target 70.000 dalam beberapa tahun berikutnya.
Target tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat pengawasan kawasan hutan yang memiliki tantangan geografis sangat luas, mulai dari hutan lebat, pegunungan, hingga wilayah rawa.
Dalam pelaksanaannya, perlindungan hutan membutuhkan sinergi antara Polri, TNI, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, kejaksaan, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat peduli api.
POLRI HADIR UNTUK MENJAGA KEKAYAAN NEGARA
Langkah Presiden Prabowo yang meminta Kapolri mendukung pendidikan Polisi Kehutanan menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.
Polisi Khusus Kehutanan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melakukan pencegahan, pengawasan, serta membantu penanganan berbagai gangguan terhadap kelestarian lingkungan.
Hutan bukan hanya kekayaan alam, tetapi juga sumber kehidupan masyarakat, penyangga ekosistem, dan aset strategis bangsa yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.
Dengan dukungan Polri dan seluruh unsur terkait, diharapkan tidak ada lagi ruang bagi pelaku kejahatan kehutanan untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Arahan Presiden Prabowo menjadi pengingat bahwa menjaga hutan merupakan tanggung jawab bersama.
Hutan Indonesia harus tetap lestari, kekayaan negara harus terlindungi, dan aparat harus hadir memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
