JAKARTA – 15 NOVEMBER 2026Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi perhatian dalam dinamika politik dan ketatanegaraan nasional.
Dalam pernyataannya pada Selasa, 13 Oktober 2026, Syahganda menyampaikan bahwa putusan MK terkait perkara keabsahan dokumen pendidikan Gibran tidak serta-merta menjadi dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden.
Syahganda menjelaskan bahwa pemerintah sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif menghormati kewenangan MK sebagai lembaga yudikatif. Pemerintah juga memantau perkembangan persoalan tersebut, baik dalam ranah politik maupun kemungkinan proses hukum lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan itu disampaikan Syahganda di Kantor Lemhannas, Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2026.
PUTUSAN MK HARUS DIBACA SECARA PROPORSIONAL
Dalam perkara yang menjadi sorotan tersebut, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan para pemohon karena tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
Namun, dalam pertimbangan putusannya, MK juga menyinggung persoalan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk membaca amar putusan dan pertimbangan hukum MK secara utuh. Tidak tepat apabila suatu putusan langsung ditafsirkan sebagai keputusan pemakzulan ataupun sebagai penghapusan seluruh kemungkinan proses konstitusional lainnya.
PEMAKZULAN DIATUR KETAT DALAM UUD 1945
Secara konstitusional, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 7A menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari pendapat DPR, pemeriksaan dan putusan MK, hingga keputusan akhir dalam sidang MPR.
Artinya, pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan opini, perbedaan pandangan politik, ataupun penafsiran sepihak terhadap suatu putusan pengadilan.
Harus ada dasar konstitusional, proses pembuktian, serta pemenuhan persyaratan dan tahapan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
PERKEMBANGAN TERBARU: PEMERINTAH HORMATI HAK DPR
Menariknya, dalam perkembangan berikutnya, Syahganda kembali memberikan penjelasan kepada publik pada Rabu, 11 November 2026.
Ia menyatakan pemerintah menghormati hak legislatif untuk memproses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan pemakzulan Wakil Presiden Gibran.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tetap harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, dengan menghormati kewenangan masing-masing lembaga negara.
JANGAN SAMPAI DINAMIKA POLITIK MENGABAIKAN KONSTITUSI
Dalam negara hukum dan demokrasi, setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPR juga memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan serta menggunakan mekanisme yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan.
Namun, seluruh proses tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab, berdasarkan bukti, dan tidak boleh mengabaikan prinsip kepastian hukum.
Persoalan pemakzulan bukan sekadar persoalan siapa yang mendukung atau menolak seorang pejabat negara. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut penghormatan terhadap konstitusi, pembagian kekuasaan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara.
Dengan demikian, inti persoalan yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa putusan MK dalam perkara dokumen pendidikan Gibran tidak otomatis menjadi keputusan pemberhentian Wakil Presiden. Di sisi lain, konstitusi tetap menyediakan mekanisme pemberhentian apabila persyaratan dan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B terpenuhi.
Konstitusi harus menjadi panglima. Setiap persoalan kenegaraan harus diselesaikan melalui jalur hukum dan mekanisme demokrasi yang sah, bukan melalui tekanan maupun kesimpulan yang mendahului proses hukum.
