Aceh Tamiang – Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, SE.I memimpin upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang diselenggarakan di Halaman Pendopo Bupati, Senin, (27/4/26). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang dihadiri seluruh ASN di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang.
Dalam sambutan Mendagri ditegaskan, peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Otonomi daerah dinilai sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal. Meski demikian, keberhasilan pembangunan nasional tetap sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutan tersebut, Mendagri juga menyoroti sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sinkronisasi pembangunan. Di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) yang didukung digitalisasi, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.
“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan dapat tercapai secara optimal. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” ucap Wabup.
Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas.
Selain itu, kolaborasi antar daerah dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah, seperti transportasi, lingkungan, dan pengelolaan sampah. Pemerintah daerah juga diminta untuk lebih fokus pada peningkatan layanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, akses air bersih, serta pengentasan ketimpangan antarwilayah.
“Penguatan stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi hal penting di tengah berbagai tantangan, seperti krisis ekonomi, ketahanan pangan, hingga dampak perubahan iklim,” katanya.
Disampaikan juga, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk peringatan Hari Otonomi Daerah, harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan penghematan anggaran, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia. [Saut Simanjuntak]
