JAKARTA — Aktivitas tambang emas di wilayah Poboya, Sulawesi Tengah, kini menjadi sorotan nasional. Dugaan keterlibatan oknum pejabat berpengaruh dalam praktik tambang ilegal memicu keresahan publik sekaligus mempertanyakan ketegasan aparat penegak hukum.
Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara Counter Polri, Agus Flores, menilai praktik yang terjadi di lokasi tersebut bukan lagi berskala kecil, melainkan sudah membentuk jaringan besar layaknya “gurita kekuasaan”. Ia menyebut, aktivitas tambang ilegal diduga berlindung di balik legitimasi lembaga tertentu, bahkan dengan dalih pembangunan fasilitas resmi.
“Ini bukan lagi permainan oknum kelas bawah. Yang bermain sudah terstruktur, sistematis, dan masif. Gunung diratakan, tetapi publik tidak pernah tahu ke mana material tanah yang diduga mengandung emas itu mengalir,” tegasnya, Selasa (24/3/2026).
Sorotan utama publik tertuju pada hilangnya material tambang bernilai tinggi yang seolah tak terlacak. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya alur distribusi ilegal yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh, sehingga sulit disentuh hukum.
Lebih jauh, muncul pertanyaan serius terkait kinerja aparat di lapangan. Masyarakat menilai penegakan hukum terkesan mandek, bahkan diduga terhambat oleh konflik kepentingan antar oknum institusi.
“Ketika aparat hendak bertindak, justru terbentur dengan oknum dari angkatan lain. Ini yang membuat penanganan seolah buntu,” lanjut Agus.
Situasi tersebut dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini membutuhkan intervensi langsung dari pimpinan tertinggi negara.
Nama Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subiyanto disebut sebagai figur yang dinilai memiliki otoritas penuh untuk membongkar dan menertibkan dugaan praktik tambang ilegal tersebut.
“Kalau sudah seperti ini, hanya Presiden atau Panglima TNI yang bisa mengambil langkah tegas dan menyeluruh,” pungkasnya.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait dugaan jaringan besar di balik aktivitas tambang ilegal Poboya.
Namun tekanan publik terus menguat, mendesak adanya transparansi dan tindakan nyata demi menghentikan praktik yang diduga merugikan negara serta merusak lingkungan tersebut.
