BENER MERIAH – Luka lama para pejuang akhirnya terbuka. Para mantan kombatan GAM wilayah Linge, Kabupaten Bener Meriah, menyampaikan mosi tidak percaya dan mendesak pimpinan tertinggi Komite Peralihan Aceh/KPA di pusat, Muzakir Manaf alias Mualem, untuk segera mencopot Panglima Wilayah. Nama yang disorot: Sabri alias Pang Reje Bedel.
Desakan itu disampaikan Tgk. Hasbi Idris alias Pang Rafflest, mantan pengawal pribadi Mualem saat di Gunung Gerdueng. Pernyataan sikap ini didukung Leo, Komando, Linud, Cilik, Usman, Rahul, Ramdana, serta puluhan kombatan lain yang telah menandatangani pernyataan bersama.
“Kami semua, mantan kombatan GAM wilayah Linge, tidak menyetujui Sabri alias Pang Reje Bedel menjadi Panglima Wilayah. Kami berharap Mualim segera menggantinya. Ini bukan soal pribadi, ini soal marwah perjuangan,” tegas Tgk. Hasbi, Senin 16/6/2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
*15 Tahun Tanpa Transparansi, Basis Ditinggal*
Menurut Tgk. Hasbi, kekecewaan itu bukan muncul tiba-tiba. Selama kurang lebih 15 tahun kepemimpinan Panglima Wilayah berjalan, basis di Linge merasa diabaikan.
“Informasi dari pusat tidak pernah sampai ke anggota di daerah. Musyawarah, silaturahmi, rapat konsolidasi dengan seluruh anggota KPA wilayah Linge tidak pernah diadakan. Bahkan acara MILAD KPA pun tidak pernah dihadiri Panglima Wilayah,” ungkapnya.
Ia menilai komunikasi dua arah yang dulu jadi napas perjuangan di rimba, kini mati. Akibatnya, arahan organisasi tidak nyambung ke bawah.
*Soal Bantuan dan Rangkap Jabatan Jadi Sorotan*
Persoalan lain yang memicu kemarahan adalah pengelolaan bantuan dan penumpukan jabatan. Tgk. Hasbi menyebut, bantuan meugang dan bantuan hari raya tidak pernah dibuka secara transparan ke anggota. Semua keputusan diambil sepihak.
“Jabatan Panglima dipegang bersamaan dengan jabatan Ketua Partai Aceh tingkat kabupaten dan Ketua Satgasus. Konsentrasi kepemimpinan jadi terpecah. Parahnya, nama anggota dipakai tanpa sepengetahuan mereka untuk kepentingan tertentu,” katanya.
Ia juga menyentil proses internal Partai Aceh. Pemilihan Ketua Partai Aceh Kabupaten Bener Meriah dinilai tidak sesuai AD/ART karena tidak melalui Muswil. Hal serupa terjadi pada pergantian Panglima Daerah 1 dari Ahmadi alias Rahul kepada Taipanra alias Luas Punging yang tidak dimusyawarahkan di tingkat Daerah 1.
*Sudah Menghadap Wali Nanggroe*
Tgk. Hasbi menegaskan, aspirasi ini sudah disampaikan langsung kepada Wali Nanggroe Aceh, Prof. Dr. Malik Mahmud Al-Haytar, hampir dua bulan lalu di kantor Wali Nanggroe, Banda Aceh. Tujuannya agar suara basis sampai ke pucuk pimpinan.
“Para pejuang yang menandatangani mosi ini siap mengawal perubahan sampai tuntas. Ini wewenang penuh Mualem. Kami minta secepatnya menurunkan pimpinan wilayah sekarang. Kalau tidak, kepercayaan anggota ke struktur akan hilang total,” ujarnya.
*”Dulu Satu Rokok Hisap Bersama, Kini Tinggal Kegetiran”*
Dengan nada pilu, Tgk. Hasbi mengenang masa perjuangan. “Semangat kebersamaan di masa rimba kini tinggal kenangan. Dulu satu batang rokok kami hisap bersama, lapar sama-sama, mati sama-sama. Sekarang yang tersisa hanya kegetiran. Kami bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas kondisi kami hari ini?” katanya.
Para penandatangan mosi berharap Mualim segera mengambil sikap tegas demi menjaga marwah KPA dan mengembalikan kepercayaan basis. Mereka menegaskan, perubahan kepemimpinan adalah harga mati agar semangat perjuangan tidak terusik oleh kekecewaan.
_Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi ke pihak Panglima Sabri alias Pang Reje Bedel belum diperoleh. Redaksi terbuka untuk hak jawab dan klarifikasi sesuai kode etik jurnalistik._
{Tim}
