JAKARTA – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asoe Bumoe Atjeh (ABA), Suryadi Djamil, mengapresiasi langkah Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. dalam mengungkap kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
Suryadi menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan nasional, kedaulatan negara, dan kehormatan institusi kepresidenan. Karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut hingga tuntas, termasuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
“Presiden Republik Indonesia mendapat mandat dan kepercayaan dari rakyat untuk memimpin serta menjaga kedaulatan negara. Jika dugaan penyadapan ini benar terjadi, persoalannya bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi menyangkut ancaman serius terhadap negara. Ini harus diusut sampai ke akar-akarnya,” tegas Suryadi, Selasa (4/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tokoh masyarakat Aceh itu meminta penyidik membuka secara transparan siapa aktor yang memerintahkan, pihak yang menjalankan, hingga siapa saja yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.
Menurutnya, publik juga berhak mengetahui sejauh mana dugaan praktik tersebut berlangsung, termasuk pihak-pihak yang menjadi sasaran penyadapan.
“Siapa yang memerintahkan? Siapa yang menjalankan? Siapa yang menerima dan memanfaatkan hasilnya? Siapa saja yang menjadi sasaran? Semua harus diungkap berdasarkan fakta dan bukti hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Suryadi menegaskan, LSM ABA mendukung Polri untuk bekerja secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu dalam menangani perkara tersebut. Ia juga meminta agar proses penyidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menjangkau pihak yang diduga menjadi aktor intelektual.
“Kami mendukung penuh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran penyidik untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jangan berhenti pada pelaku di lapangan jika ada pihak lain yang berada di baliknya,” katanya.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, pengusutan secara transparan penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara.
Selain itu, Suryadi mendorong audit terhadap pihak-pihak yang relevan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, termasuk menelusuri aliran dana dan sumber pembiayaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Jangan sampai kekuasaan dan amanah yang diberikan negara justru disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan bangsa. Semua harus diperiksa berdasarkan hukum, bukti, dan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suryadi menduga perkara tersebut berpotensi melibatkan jaringan yang terorganisasi. Karena itu, ia meminta penyidik menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak lain secara berjenjang.
“Kami menduga persoalan ini tidak sesederhana tindakan perorangan. Jika memang ada jaringan yang terstruktur, penyidik harus mengungkap seluruh mata rantainya, dari tingkat atas hingga pelaksana paling bawah. Jangan ada pihak yang kebal hukum,” ungkap putra asli Pidie, Aceh, tersebut.
Suryadi mengajak masyarakat mengawal proses penegakan hukum dengan tetap menghormati independensi penyidik dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Rakyat memiliki hak sekaligus tanggung jawab konstitusional untuk menjaga kedaulatan negara. Mari kita kawal proses ini bersama-sama, beri ruang kepada penyidik bekerja, dan pastikan kebenaran terungkap melalui proses hukum yang transparan,” pungkasnya.
LSM Asoe Bumoe Atjeh berharap penanganan perkara tersebut dapat dilakukan secara tuntas, profesional, dan akuntabel demi menjaga keamanan negara serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
