Aceh Utara – Dugaan penjarahan bantuan banjir kembali terjadi di Aceh Utara, kali ini kejadian tersebut terjadi di kantor Bupati setempat dan diduga punya si Bos?.
Minggu malam, 28/12/2025, sumber media ini menyebutkan, sekira pukul 22.30 Wib, dua orang wanita peking bantuan banjir diduga membawa pulang 2 goni bantuan tersebut.
” Si wanita tersebut saat ditanya oleh seseorang kemana dibawa bantuan tersebut, iya menyebutkan “Atra Sibos” (Punya Bos), ini patut dipertanyakan bos yang mana apakah bisa bawa pulang sesukanya bantuan tersebut,” ucap sumber dengan nada tanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dan salah satu sumber dari pemerintah Aceh Utara menyebutkan, yang peking barang tersebut merupakan dari intansi dinas Pendidikan dan kebudayaan Aceh Utara, dan minggu malam tersebut merupakan dari K3S Tanah Luas dibagi dua bagian di Pendopo dan Kantor Bupati bg,” ucap sumber tersebut.
Sementara saat dikonfirmasi soal siapa yang tanggung jawab bantuan masuk dan keluar, pihak Dinsos dan Bupati Aceh Utara saling lempar bola.
Kabid Dinsos Aceh Utara, Mansur saat dikonfirmasi, soal masalah dugaan penjarahan yang disebut sebut untuk bos, iya menyuruh awak media konfirmasi petugas keamanan.
Mansur juga menanyakan kapan terjadi, dan yang bertanggungjawab Kadis Sosial, saya sebagai penerima barang masuk, yang tanggungjawab dan tanda tangan barang keluar masuk Pak Kadis, Sekda dan Bupati,” ucapnya.
Awak media mencoba konfirmasi dengan Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil (Ayahwa) , melalui Juru Bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir, iya mengatakan, bantuan keluar masuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Utara, bukan Sekda dan Bupati,” kata Muntasir, Senin, 29/12/2025.
” Soal barang bantuan tidak boleh dibawa pulang kerumah, karena sudah ada proses mekanisme penyaluran, akan tetapi besok saya cek, apakah itu barang bantuan dan ditujukan kemana,” tutur Muntasir.
Redaksi media ini sudah mencoba konfirmasi dengan Kepala Dinas Sosial Aceh Utara, namun belum dapat tersambung sampai berita ini tayang.
Di saat ribuan warga masih kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan, tindakan seperti ini memperlihatkan wajah paling kelam dari penyalahgunaan jabatan.
Bencana dijadikan ruang politisasi, sementara korban yang paling membutuhkan justru terabaikan.
