Meugang Pilu di Bumi Pase: Bantuan Dana Sapi Presiden Belum Cair, Geuchik Pusing Tujuh Keliling

AGUS SURIADI

- Redaksi

Selasa, 17 Februari 2026 - 20:26 WIB

5078 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Utara – Harapan ribuan warga penyintas banjir di Aceh Utara untuk menikmati daging sapi pada tradisi Meugang Ramadan kali ini berada di ujung tanduk. Alih-alih menjadi pelipur lara pasca-bencana, bantuan sapi senilai Rp19,5 miliar dari Presiden RI Prabowo Subianto justru menyisakan kegaduhan dan kepanikan di tingkat desa.

Hingga Selasa sore (17/02/2026), dana bantuan sebesar Rp17 juta per desa tersebut dilaporkan belum kunjung mendarat di rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas). Padahal, ritual pemotongan hewan (Meugang) hanya menyisakan waktu yang sangat mepet.

Kejar Tayang di Tengah Prosedur Kaku

Plt Ketua Forum Geuchik Aceh, Al Halim Ali, membenarkan kegelisahan yang melanda para perangkat desa. Menurutnya, birokrasi perbankan dan momentum libur menjadi tembok besar yang menghalangi hak rakyat kecil.

“Dana belum kami terima, sedangkan Meugang itu hari Rabu besok. Bank baru buka besok. Ini sangat mepet! Pokmas akhirnya bergantung sama Geuchik untuk ‘ngutang’ sapi dulu ke peternak,” ujar Al Halim dengan nada getir saat dikonfirmasi.

Kondisi ini memaksa para Geuchik melakukan manuver berisiko: mencari pinjaman sapi dengan jaminan “janji cair”. Namun, meyakinkan peternak untuk melepas sapi dalam jumlah besar tanpa uang muka bukanlah perkara mudah, apalagi dana operasional desa tidak memiliki pos anggaran untuk menalangi biaya sebesar itu.

6 Catatan Merah Penyaluran Dana

Muadi Buloh, menyoroti tajam kinerja Pemkab Aceh Utara. Menurutnya, setidaknya ada enam persoalan krusial yang membuat bantuan Presiden ini terancam “salah urus”:

Kas Kosong: Hingga H-1, rekening desa masih nihil saldo.

Kendala Perbankan: Liburnya Bank Aceh dianggap sebagai kegagalan antisipasi jadwal oleh pemerintah daerah.

Budaya “Ngutang”: Desa dipaksa mencari pinjaman pribadi, yang dianggap merusak tata kelola anggaran publik yang sehat.

Alokasi Tak Proporsional: Pembagian rata Rp17 juta per desa dianggap tidak adil bagi desa dengan jumlah penduduk besar atau dampak banjir paling parah, seperti Riseh Tunong dan Krueng Geukueh.

Misteri Sisa Anggaran: Dengan asumsi 852 desa menerima Rp17 juta, terdapat selisih sekitar Rp5 miliar yang hingga kini belum jelas peruntukannya.

Transparansi Data: Pemerintah belum mempublikasikan desa mana saja yang mendapatkan alokasi lebih (di atas satu ekor sapi) serta apa indikator penilaiannya.

Rakyat Tak Punya Harta Tersisa

Bagi masyarakat Aceh Utara, Meugang kali ini bukan sekadar tradisi, melainkan pertaruhan martabat di tengah duka. Pasca-banjir besar, mayoritas warga kehilangan harta benda. Membeli daging dengan harga pasar yang melonjak adalah kemewahan yang mustahil digapai.

” Masyarakat benar-benar berharap pada bantuan ini. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Kalau sapi tidak ada, Meugang kali ini akan terasa sangat pahit,” ungkap salah satu perangkat desa yang enggan disebut namanya.

Respons Pemerintah: “Iya, Ngutang Dulu”

Sebelumnya, Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil (Ayahwa), menyatakan bahwa dana miliaran tersebut diperuntukkan bagi 1.109 ekor sapi. Ia mengklaim wilayah terdampak parah seperti Langkahan dan Baktiya akan mendapat porsi lebih besar melalui rekening Pokmas demi transparansi.

Namun, saat dikonfirmasi kembali via pesan WhatsApp pada Selasa terkait dana yang belum cair dan desakan agar Geuchik berutang, ia menjawab singkat:

“Iya (harus ngutang dulu), karena bank libur,” tulisnya.

Kini, publik Aceh Utara hanya bisa menanti; apakah birokrasi mampu bergerak lebih cepat dari tajamnya pisau Meugang, ataukah bantuan Presiden ini justru baru akan tiba saat asap tungku dapur warga sudah padam.

Pewarta: Fadly P.B

Berita Terkait

Kapolsek Langkahan Ipda Irvan Silaturahmi kediaman Abi Ja’far Lueng Angen, Perkuat Sinergi dengan Ulama
‎Dugaan Pembuangan Limbah ke Parit Umum dan Belum Mengantongi SLHS di SPPG Matangkuli, BGN Aceh Buka Suara
‎Sinergi HUT Bhayangkara ke-80: Polres Aceh Utara dan Lapas Lhoksukon Gelar Pengobatan Gratis bagi WBP
Kontradiksi SPPG di Matangkuli: Mengaku Sudah Ajukan SLHS, Faktanya Kosong di Dinkes Aceh Utara
Polemik Dapur Gizi di Desa Mee Meurah Mulia: Higienis atau Hanya Formalitas?
Jaga Warisan Leluhur: Perjuangkan Tanah Adat dan Lestarikan Cagar Budaya
Senyum 60 Anak Yatim Warnai Jumat Berkah Bersama Kapolres Lhokseumawe di Geureudong Pase
Ayahwa Bupati Tinjau Asrama IPAU, Tegaskan Komitmen Dukung Hunian Mahasiswa yang Lebih Layak

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 15:39 WIB

‎Dugaan Pembuangan Limbah ke Parit Umum dan Belum Mengantongi SLHS di SPPG Matangkuli, BGN Aceh Buka Suara

Senin, 22 Juni 2026 - 14:57 WIB

Marlina dan Dinding Lapuk: Jeritan Rakyat Kecil di Aceh Timur Yang Tak Pernah Sampai ke Meja Pengambil Kebijakan

Senin, 22 Juni 2026 - 12:21 WIB

‎Sinergi HUT Bhayangkara ke-80: Polres Aceh Utara dan Lapas Lhoksukon Gelar Pengobatan Gratis bagi WBP

Minggu, 21 Juni 2026 - 14:29 WIB

Kontradiksi SPPG di Matangkuli: Mengaku Sudah Ajukan SLHS, Faktanya Kosong di Dinkes Aceh Utara

Sabtu, 20 Juni 2026 - 22:54 WIB

Nasir Djamil Serahkan Bantuan Makanan dan Genset untuk Panti Asuhan Islam Media Kasih Banda Aceh

Sabtu, 20 Juni 2026 - 21:27 WIB

Polemik Dapur Gizi di Desa Mee Meurah Mulia: Higienis atau Hanya Formalitas?

Jumat, 19 Juni 2026 - 23:35 WIB

Ayahwa Bupati Tinjau Asrama IPAU, Tegaskan Komitmen Dukung Hunian Mahasiswa yang Lebih Layak

Jumat, 19 Juni 2026 - 21:58 WIB

Istiqamah Menuntut Ilmu, Pemerintah Gampong Kebon Pirak Gelar Pengajian Rutin

Berita Terbaru