Aceh Utara – Situasi kondusif di sektor perkebunan negara terusik. PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional VI adanya dugaan aksi pencurian massal kelapa sawit yang dilakukan secara terang-terangan oleh oknum masyarakat di wilayah Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara.
Isu tersebut Mencuat setelah salah seorang tokoh masyarakat membeberkan dugaan terjadinya aksi pencurian massal yang menyasar lima wilayah Afdeling milik perusahaan perkebunan negara tersebut.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, aksi ilegal ini diduga dilakukan secara terorganisir di area produktif perusahaan, yang memicu kekhawatiran terkait kerugian aset negara di sektor perkebunan.
Peta Titik Penjarahan: Dari Paya Bakong hingga Cot Girek
Menanggapi kabar yang beredar, awak media segera melakukan konfirmasi kepada pihak manajemen perusahaan.
Melalui bagian internal, pihak PTPN menegaskan bahwa lokasi yang menjadi sasaran dugaan pencurian tersebut adalah kawasan yang sah secara hukum.
”Seluruh lahan di lima Afdeling tersebut berada di bawah payung Hak Guna Usaha (HGU) yang masih aktif dan berlaku legal,” ujar perwakilan internal perusahaan.
Berdasarkan data internal yang dirilis pada Selasa (07/04/2026), aksi pencurian dilaporkan terjadi secara masif di lima wilayah Afdeling yang mencakup tiga kecamatan:
Afdeling 1: Meliputi Gampong Buket Pidie dan Seuneubok Aceh (Kecamatan Paya Bakong), serta Alue Rimee, Serdang, dan Paya Lueng Jalo (Kecamatan Pirak Timur).
Afdeling 2: Mencakup Gampong Berandang Krueng, Berandang Seupeng, dan Drien 2 (Kecamatan Cot Girek).
Afdeling 3 hingga 5: Wilayah ini berada di Kecamatan Cot Girek, meliputi Gampong Beurandang Asan, Beurandang Seupeng, Dayah, Bilie Baro, Jeulikat, Gampong Ara, Lueng Baro, Lhok Reuhat, Trieng, Kampung Tempel, hingga Batu XII.
Sumber Internal: Penjarahan Berlangsung 4 Bulan Disertai Ancaman
Pihak manajemen melalui sumber internalnya membeberkan fakta pahit mengenai situasi di lapangan yang kian tak terkendali. Klaim sepihak atas lahan negara menjadi pemicu utama tindakan anarkis ini.
”Tindakan pencurian dan penjarahan TBS kelapa sawit ini sudah berlangsung selama empat bulan, terhitung sejak 8 Desember 2025 hingga saat ini. Pihak pendemo mengklaim secara sepihak bahwa lahan HGU Cot Girek milik mereka tanpa bisa menunjukkan bukti hukum yang sah,” ungkap sumber internal tersebut.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa aksi ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga keselamatan pekerja dipertaruhkan.
”Mereka juga melarang dan mengancam karyawan kami untuk bekerja. Kami tegaskan kembali, seluruh lahan tersebut adalah kawasan sah milik negara di bawah payung HGU yang masih aktif,” ungkapnya.
”Kelima Afdeling tersebut diduga saat ini menjadi lokasi pencurian massal yang dilakukan secara terbuka. Kami tegaskan kembali, lahan tersebut sah milik negara melalui HGU PTPN IV yang masih aktif,” pungkas sumber internal perusahaan.
Sorotan Tokoh Masyarakat: Melanggar Hukum Negara dan Agama
Fenomena “budaya” ambil paksa ini memicu keprihatinan mendalam dari tokoh masyarakat setempat. Selain merugikan pendapatan negara, aksi ini dinilai mencoreng nilai-nilai moralitas di Serambi Mekkah.
Seorang tokoh masyarakat setempat mengimbau warga untuk tidak menormalisasi tindakan tersebut. Ia menekankan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, mengambil hak orang lain tanpa izin (mencuri) adalah perbuatan yang dilarang keras.
”Kita jangan membudayakan hal seperti ini. Tidak hanya melanggar hukum negara, dalam hukum agama Islam pun ini dilarang. Kita meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil tindakan tegas jika laporan ini terbukti benar,” lanjutnya.
Selain aspek kerugian materiil, fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mendalam terkait degradasi moral generasi muda di Aceh Utara. Tokoh masyarakat setempat memperingatkan bahwa membiarkan praktik pencurian massal ini seolah-olah melegitimasi tindakan kriminal di mata anak cucu.
”Jika aksi penjarahan ini dibiarkan dan dianggap biasa, kita sedang mewariskan mentalitas yang rusak kepada generasi depan. Kita mendidik mereka bahwa mengambil hak orang lain secara paksa adalah hal yang wajar. Ini adalah racun bagi karakter pemuda kita,” tegas tokoh tersebut.
Ia menambahkan bahwa masa depan daerah tidak akan pernah maju jika dibangun di atas landasan ekonomi yang tidak berkah dan melanggar hukum.
Perilaku ini dikhawatirkan akan membentuk karakter generasi yang tidak menghargai nilai kerja keras dan supremasi hukum, yang pada akhirnya hanya akan merusak tatanan sosial masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat.
Pihak perusahaan dan pemuka adat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memutus rantai budaya buruk ini demi menyelamatkan integritas moral generasi yang akan datang.
