ACEH — Bencana besar yang melanda Aceh pada akhir November 2025 tidak bisa lagi disebut semata-mata sebagai musibah alam. Peristiwa tersebut dinilai sebagai akumulasi kegagalan negara dan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan, menata pembangunan, serta melindungi rakyat dari risiko ekologis yang selama ini diabaikan.
Penilaian keras itu disampaikan Dr. Ir. TM Zulfikar, praktisi dan akademisi lingkungan Aceh. Ia menegaskan bahwa bencana 2025 telah membuka krisis berlapis yang saling berkaitan, mulai dari kerusakan ekologi, kelumpuhan ekonomi rakyat, hingga ancaman retaknya tatanan sosial masyarakat.
“Ini bukan takdir. Ini akibat dari pilihan kebijakan yang salah selama bertahun-tahun. Alam diperas, sementara rakyat dijadikan korban,” tegas Zulfikar, Jumat (26/12/2025).
Kerusakan Lingkungan Jadi Akar Masalah
Menurut Zulfikar, Aceh telah lama berada di jalur rawan bencana akibat deforestasi masif, alih fungsi lahan tak terkendali, eksploitasi pesisir dan daratan, serta tata ruang yang longgar dan sarat kepentingan. Bencana 2025, kata dia, hanyalah puncak dari kerusakan yang selama ini dibiarkan terjadi.
Daerah tangkapan air hancur, daerah aliran sungai (DAS) berada dalam kondisi kritis, pesisir kehilangan perlindungan alami, dan keanekaragaman hayati terus terdesak.
“Ketika hujan turun, banjir mengganas. Saat laut bergejolak, pesisir tak berdaya. Alam sudah tak mampu melindungi karena telah dilukai oleh kebijakan manusia,” ujarnya.
Ekonomi Rakyat Tercekik Pasca Bencana
Dampak bencana, lanjut Zulfikar, tidak berhenti pada kerusakan fisik. Ekonomi rakyat Aceh terpukul dari hulu ke hilir. Sektor pertanian dan perikanan lumpuh, UMKM kehilangan modal dan pasar, sementara infrastruktur yang rusak menghambat distribusi, menaikkan biaya hidup, dan menekan daya beli masyarakat.
Ia menilai penanganan pasca bencana selama ini hanya bersifat darurat dan seremonial, tanpa menyentuh akar persoalan struktural.
“Bantuan datang sebentar lalu menghilang. Pemulihan berjalan lamban. Akibatnya, yang kuat selamat, sementara yang miskin semakin tenggelam,” kritiknya.
Krisis Sosial Mulai Mengancam
Tekanan ekonomi berkepanjangan mulai memicu krisis sosial yang nyata. Pengangguran meningkat, konflik lahan menguat, migrasi paksa terjadi, dan kepercayaan publik terhadap negara terus merosot.
“Jika kondisi ini dibiarkan, trauma bencana akan berubah menjadi kemarahan sosial. Ini adalah bom waktu,” kata Zulfikar.
Ia menegaskan, tanpa transparansi dan keadilan, solidaritas masyarakat Aceh yang selama ini menjadi benteng utama saat krisis justru berpotensi terkikis.
Lingkaran Setan yang Dibiarkan Negara
Zulfikar menyebut Aceh kini terjebak dalam lingkaran setan krisis:
kerusakan lingkungan menghancurkan ekonomi, ekonomi memicu konflik sosial, dan konflik sosial kembali menghambat pemulihan lingkungan.
“Negara seolah membiarkan krisis ini saling menguatkan dan berulang,” tegasnya.
Tuntutan Tegas: Hentikan Pendekatan Tambal Sulam
Zulfikar mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menghentikan pendekatan tambal sulam dan melakukan perubahan mendasar, di antaranya:
Rehabilitasi hutan, DAS, dan pesisir secara serius dan berkelanjutan
Penegakan hukum lingkungan tanpa kompromi
Penghentian izin-izin yang merusak lingkungan
Pemulihan ekonomi rakyat berbasis keberlanjutan
Pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan
“Tanpa keberanian politik, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu,” tegasnya.
Peringatan Keras untuk Pemerintah
Menutup pernyataannya, Zulfikar menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah:
“Pembangunan yang mengabaikan alam dan keadilan sosial adalah resep pasti menuju kehancuran.”
Ia menegaskan, Aceh memiliki kearifan lokal, solidaritas sosial, dan kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun, jika terus dikelola secara rakus dan serampangan, maka bencana akan menjadi agenda tahunan.
“Pilihan ada di tangan pemerintah: berubah sekarang, atau terus membiarkan rakyat menanggung akibatnya,” pungkas Zulfikar.
