Aceh Utara – Publik dikejutkan oleh adanya perbedaan signifikan terkait besaran anggaran kerja sama media yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Aceh Utara. Sebelumnya, pihak dinas menyampaikan bahwa anggaran kerja sama media hanya berkisar Rp200 juta per tahun. Namun, berdasarkan hasil penelusuran data pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tercatat nilai anggaran yang mencapai sekitar Rp1,6 miliar.
Perbedaan angka yang mencolok ini memicu kecurigaan publik terhadap adanya dugaan pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Sejumlah pihak menilai, besarnya anggaran tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, khususnya media yang diduga menjadi “pengawal” Kominfo, guna meraih keuntungan bersama melalui paket kerja sama dalam bentuk advertorial.
Selain itu, muncul pula dugaan bahwa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kominfo Aceh Utara memiliki kartu identitas media khusus. Kartu tersebut diduga digunakan untuk memanfaatkan anggaran publikasi melalui kerja sama media yang dikelola secara internal, sehingga menimbulkan konflik kepentingan.
Menanggapi hal ini, pihak Kominfo Aceh Utara melalui sekretaris dinas, Hamdani, memberikan penjelasan saat dikonfirmasi oleh Puja TV. Ia menyarankan agar media mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah, seperti melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan mempelajari e-katalog.
“ Silakan teman-teman media mengikuti SIRUP dan memahami e-katalog. Sampai saat ini belum ada nama media yang muncul seperti yang diduga publik,” ujar Hamdani.
Meski demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan pertanyaan publik. Sejumlah kalangan mendesak adanya audit terbuka serta transparansi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran publikasi di Kominfo Aceh Utara, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan daerah.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas, dan diharapkan pihak berwenang dapat segera melakukan penelusuran mendalam untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.
