Aceh Tamiang – Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, SE.I., secara resmi membuka Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-23 Kabupaten Aceh Tamiang yang berlangsung di FN Kafe Kampung Dalam, Sabtu (25/4/26).
Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan apresiasi atas peran aktif PGRI Aceh Tamiang yang dinilai telah berkontribusi signifikan bagi daerah, khususnya sejak masa bencana hingga proses pemulihan saat ini. Ia menegaskan bahwa keberadaan PGRI menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan.
Menanggapi usulan terkait penggunaan atribut batik bagi guru, Wabup menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memperbolehkan para guru mengenakan pakaian batik pada hari Rabu.
“Pada hari Rabu mendatang, silakan Bapak/Ibu mengenakan baju batik guru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wabup menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi tenaga pendidik, khususnya guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk pembayaran honorarium PPPK paruh waktu.
Menurutnya, pemerintah menyadari bahwa kondisi tersebut belum ideal, namun tetap berupaya memberikan solusi terbaik secara bertahap. Ia meminta para guru PPPK paruh waktu untuk bersabar dan menerima kondisi saat ini sembari menunggu kebijakan yang lebih baik ke depan.
“Pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan akan terus bersinergi mencari solusi agar kesejahteraan guru dapat terpenuhi,” katanya.
Wabup juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin keamanan dan kenyamanan guru melalui dukungan Forkopimda. Ia mengingatkan pentingnya aspek legalitas, proporsionalitas dan penyesuaian lingkungan kerja dalam pelaksanaan tugas.
Selain itu, ia mengajak PGRI untuk terus bersinergi mendukung pembangunan daerah serta berharap konferensi ini menghasilkan rumusan strategis bagi kesejahteraan guru dan kemajuan daerah, terutama dalam masa pemulihan pascabencana.
Sementara itu, Ketua PGRI Aceh, Al Munzir, menyampaikan bahwa PGRI telah menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Aceh dan Sumatera Utara, serta menegaskan posisi PGRI sebagai mitra pemerintah. Ia juga berharap adanya surat edaran terkait penggunaan batik Korpri pada hari Rabu dan hari besar nasional.
Ketua PGRI Aceh Tamiang, M. Nurdin, melaporkan capaian organisasi, seperti pembentukan kepengurusan di 12 kecamatan, pendataan anggota, serta berbagai program kegiatan. Ia juga menyoroti peran PGRI dalam penanganan bencana melalui pendirian posko dan penyaluran bantuan kepada guru, siswa, dan masyarakat.
Konferensi ini diharapkan melahirkan kepengourusan baru yang mampu mewujudkan “Transformasi PGRI Menuju Indonesia Emas” serta memperkuat kontribusi organisasi dalam pembangunan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang, Kepala Dinas Dayah, perwakilan Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Tamiang, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tamiang, para kepala sekolah, serta dewan guru. (Saut Simanjuntak)
