Banda Aceh, 4 Mei 2026 — Tekanan terhadap Pemerintah Aceh kian menguat. Sejumlah kalangan secara terbuka mendesak Gubernur Aceh, Mualem, untuk segera mengevaluasi bahkan mengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyusul polemik aksi unjuk rasa terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Desakan ini muncul di tengah berkembangnya berbagai dugaan mengenai adanya keterlibatan aktor politik dalam mobilisasi massa aksi tersebut.
Muyashir Asriyan Haikal, selaku Ketua Gen Z Mualem, menyampaikan bahwa situasi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai dinamika biasa, melainkan harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah.
“Kami mendesak Mualem untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi Ketua DPR Aceh. Ini penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Ia secara lebih terbuka menyinggung adanya dugaan kuat bahwa mobilisasi massa dalam aksi tersebut tidak sepenuhnya murni, bahkan mengarah pada indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu di lingkar kekuasaan.
“Kami menerima berbagai informasi dan melihat indikasi bahwa aksi ini tidak sepenuhnya organik. Ada dugaan keterlibatan pihak tertentu, termasuk yang memiliki posisi strategis, dalam mendorong bahkan memfasilitasi aksi tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa di tengah berkembangnya informasi di lapangan, muncul dugaan yang mengaitkan dukungan terhadap aksi dengan oknum pimpinan DPRA.
“Beredar dugaan di publik bahwa ada dukungan, bahkan kemungkinan keterlibatan dari oknum pimpinan DPR Aceh dalam menggerakkan massa. Ini tentu sangat serius dan tidak boleh diabaikan,” katanya.
Meski demikian, Haikal menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuka secara terang dan diklarifikasi secara resmi.
“Kami tidak ingin ini menjadi bola liar, maka langkah evaluasi hingga pergantian jabatan merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari, ini sudah melewati batas etika politik. Evaluasi bahkan pergantian adalah langkah yang wajar,” tegasnya lagi.
Haikal juga mengingatkan agar mahasiswa dan masyarakat tidak mudah terseret dalam kepentingan politik tertentu.
“Jangan sampai gerakan publik dimanfaatkan oleh aktor politik untuk kepentingan kekuasaan. Demokrasi harus dijaga tetap sehat,” tutupnya.
